RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH BPD DAN LANGKAH KERJANYA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, dengan keanggotaan yang berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31, BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

Fungsi Legislasi : membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

Fungsi Perwakilan : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

Fungsi Pengawasan : melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.         menggali aspirasi masyarakat;

b.         menampung aspirasi masyarakat;

c.          mengelola aspirasi masyarakat;

d.         menyalurkan aspirasi masyarakat;

e.         menyelenggarakan musyawarah BPD;

f.          menyelenggarakan musyawarah desa;

g.      membentuk panitia pemilihan kepala desa;

h.    menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;

i.     membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

l.    menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga  desa lainnya; dan

m.      melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk melakukan pengawasan serta meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BPD berhak menyampaikan pendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD juga berhak memperoleh biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 51.

BPD memiliki hubungan kerja dengan berbagai lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, serta lembaga desa lainnya. Hubungan kerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta penyaluran dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai anggota BPD, melekat hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, khususnya Pasal 55, Pasal 60, dan Pasal 26, sebagai berikut:

Hak Anggota BPD	Kewajiban Anggota BPD	Larangan Anggota BPD
a)   Mengajukan usul rancangan peraturan desa; b)  Mengajukan pertanyaan; c)   Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d)  Memilih dan dipilih; dan e)   mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.   Catatan: Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.	a)   memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b)  melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c)   mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; d)  menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; e)   menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan f)   mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.	a)   merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b)   melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c)   menyalahgunakan wewenang; d)   melanggar sumpah/janji jabatan; e)   merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f)    merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g)   sebagai pelaksana proyek Desa; h)   menjadi pengurus partai politik; dan/atau i)     menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 63, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan sebagai berikut:

a.       mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b.       menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;

c.       mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;

d.       melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;

e.       meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

f.     menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h.       menyusun peraturan tata tertib BPD;

i.   menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;

j.    menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

k.       mengelola biaya operasional BPD;

l.        mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 1 angka 5, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 1 angka 12.

Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa tercermin dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

1.   Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pimpinan BPD berperan dalam memimpin Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (1).

b. BPD bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) melalui mekanisme musyawarah BPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32 ayat (2).

2.   Pelaksanaan Kegiatan

a.  BPD berwenang meminta keterangan dan/atau mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 huruf a dan Pasal 62 huruf b.

b.   BPD berhak menyampaikan usul dan/atau pendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 huruf b dan Pasal 62 huruf c.

c.  BPD bersama Kepala Desa membahas pengelolaan kekayaan milik desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d.   BPD menerima laporan hasil pemantauan dan berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (3).

3.       Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. LKPPD tersebut sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 54 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (4), pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa selama satu tahun anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparan, akuntabel, dan objektif, yang meliputi:

a.   capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa;

b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c.  tingkat ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d.   prestasi Kepala Desa.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 49 ayat (2), evaluasi terhadap LKPPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPD dapat:

a.   membuat catatan terhadap kinerja Kepala Desa;

b.   meminta keterangan atau informasi;

c.   menyampaikan pendapat; dan

d.   memberikan masukan sebagai bahan Musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan atau informasi yang diminta oleh BPD, proses evaluasi LKPPD tetap dilanjutkan dengan memberikan catatan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

4.     Kewenangan BPD dalam Menindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa

Apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, BPD berkewajiban memberikan peringatan serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut sesuai kewenangannya. BPD juga dapat mengusulkan kepada Bupati/Wali Kota untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan bagian integral dari sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etik, akuntabilitas publik, dan kepatuhan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, BPD memiliki legitimasi normatif untuk melakukan klarifikasi, meminta keterangan, memberikan rekomendasi perbaikan, hingga menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan APB Desa. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 32 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menegaskan bahwa BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pengawasan dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan desa yang wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, maka BPD dapat meneruskan hasil pengawasannya kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme pengawasan internal pemerintah. Langkah ini penting karena Inspektorat memiliki kewenangan melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan investigatif terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan pengawasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara administratif, penyampaian hasil pengawasan BPD kepada Inspektorat merupakan bentuk sinergi pengawasan antara pengawasan masyarakat desa melalui BPD dengan sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Mekanisme ini juga mencerminkan penerapan prinsip early warning system dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga dugaan penyimpangan dapat ditangani lebih dini sebelum berkembang menjadi kerugian keuangan negara atau daerah yang lebih besar.

Selain melalui jalur pengawasan internal pemerintah, BPD juga memiliki hak konstitusional sebagai warga negara maupun sebagai lembaga desa untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APB Desa. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada prinsipnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penguatan partisipasi masyarakat tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, tindak lanjut hasil pengawasan oleh BPD bukan sekadar kewenangan moral, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum dan kelembagaan yang melekat pada fungsi pengawasan BPD. Profesionalitas dan independensi BPD dapat diukur dari kesungguhan dalam menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan, baik melalui mekanisme pembinaan administratif, pelaporan kepada Inspektorat, maupun penyampaian kepada aparat penegak hukum sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi.

Sebaliknya, apabila BPD mengetahui adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa namun tidak melakukan langkah pengawasan, pembinaan, maupun tindak lanjut yang memadai, maka kondisi tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi dan kewajiban kelembagaan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembiaran terhadap penyimpangan keuangan desa berpotensi mencederai prinsip akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan secara normatif, kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja anggota BPD dan berpotensi menjadi alasan pemberhentian apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban menjaga kepentingan masyarakat desa serta melaksanakan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

  

Langkah Kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sesuai Permendagri No.73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

A.      Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa

1.       Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa

Langkah kerja   Pengawasan  kegiatan        penyusunan      RPJM Desa, sebagai berikut:

 

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
I.	Indikator Masukan
1	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra perangakat daerah.
2	Desa memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh bupati/wali kota
3	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa.
II.	Indikator Proses
1	Kepala     Desa     memahami    seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa
2	Membentuk    dan     menetapkan    tim penyusun dengan keputusan kepala Desa
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) oleh tim penyusun.
4	Menghadiri kegiatan PKD.
5	Memantau     dan     atau      menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun.
6	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.
7	Hadir dan atau mendampingi kegiatan musyawarah Desa.
8	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RPJM Desa.
9	Memimpinpenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

10	Melakukan verifikasi rancangan akhir RPJM Desa.
11	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
12	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa RPJM Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13	Menetapkan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
14	Menyampaikan   peraturan  Desa        tentang RPJM Desa kepada bupati/wali kota melalui camat.
15	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen       RPJM      Desa              kepada                      masyarakat.
III.	Indikator Hasil
1	Terdapat visi dan misi kepala Desa.
2	Terdapat    keputusan                        kepala Desa    tentang tim penyusun RPJM Desa.
3	Desa memiliki laporan hasil PKD dari tim penyusun.
4	Desa memilki Perdes tentang RPJM Desa
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan  lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa.
2	Mendampingi kegiatan PKD.
3	Terlibat     aktif     dalam  rapat-rapat dengan tim penyusun.
4	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Desa berkualitas

2.       Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa

Langkah kerja pengawasan  kegiatan penyusunan RKP Desa, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
I.	Indikator Masukan
1	Desa        memiliki              salinan            Renja  perangkat daerah.
2	Desa memiliki salinan Pagi Indikatif Desa.
3	Desa     memiliki    salinan                peraturan kepala daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kewenangan Desa
4	Desa       memiliki                  peraturan   Desa terkait kewenangan Desa.
5	Desa memiliki dokumen Profil Desa.
II.	Indikator Proses
1	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa
2	Membentuk dan menetapkan tim penyusun dengan keputusan kepala Desa
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan Kegiatan oleh Tim Penyusun
4	Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan  RKP  Desa  oleh     tim penyusun
5	Memberikan dukungan   fasilitasi      penyelenggaraan musyawarah Desa
6	Menghadiri kegiatan musyawarah          Desa.
7	Melakukan evaluasi dan verifikasi  rancangan RKP Desa.
8	Memimpin penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
9	Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.

10	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa Kepada BPD
11	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa RKP Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
12	Menetapkan peraturan Desa tentang RKP Desa.
13	Menyampaikan peraturan Desa Tentang RKP Desa kepada bupati /wali kota melalui camat
14	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat
15	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa khusus
16	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan keputusan kepala  Desa
III.	Indikator Hasil
1	Terdapat keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RKP Desa
2	Desa memiliki peraturan  Desa tentang RKP Desa.
3	Desa memiliki Daftar  Usulan  RKP Desa
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat               dan               lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa
2	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan Tim Penyusun
3	Melakukan kerja-kerja koordinatif  dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas

3.       Pengawaan Kegiatan Penyusunan APB Desa

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa, sebagai     berikut: 

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
I.	Indikator Masukan
1	Desa     memiliki   salinan  peraturan kepala daerah tentang PengelolaanKeuangan Desa
2	Desa     memiliki   salinan                peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di Desa
3	Desa memiliki Perdes mengenai RKP Desa
II.	Indikator Proses
1	Memastikan penyusunan rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa
2	Melakukan pencermatan rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman  dan dokumen acuan
3	Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
4	Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permuswaratan Desa
5	Menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota melalui camat untuk dievaluasi
6	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Camat
7	Melakukan penetapan peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi camat
8	Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi
III.	Indikator Hasil
1	Desa memiliki peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan hasil evaluasi camat
2	Peraturan Desa tentang APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan
3	Desa memiliki proposal kegiatan dan RAB detail untuk setiap kegiatan dalam APB Desa
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses
1	Melakukan pengendalian penyusnan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen
2	Terbuka terhadap masukan dari Masyarakat, Bada Permusyawaratan Desa da  Kelembagaan Desa lainnya
3	Melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi   publik Desa

 

4.       Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa, sebagai berikut:

 

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
1	Desa memiliki Buku inventaris dan aset Desa.
2	Melakukan inventarisasi aset Desa.
3	Melakukan  pengawasan dan                  pengendalian aset Desa.

4	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan,  pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan                             aset Desa
5	Menetapkan     kebijakan     pengelolaan aset Desa melalui peraturan Desa
6	Menetapkan status penggunaan aset                Desa dengan keputusan kepala Desa
7	Melakukan     pengelolaan     atas     hasil pemanfaatan        aset        Desa        secara transparan       dan       akuntabel       dan dicatat dalam pendapatan Desa Lainnya
8	Aktif melakukan upaya-upaya                       kerjasama Desa.
9	Memiliki rencana sumber pendapatan Desa        tahunan        yang            aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
10	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset Desa selalu dibahas dalam musyawarah Desa
11	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset Desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa
12	Memiliki penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan
13	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa

 

B.      Pelaksanaan kegiatan

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa, sebagai berikut:

 

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
I.	Indikator Masukan
1	Desa memiliki salinan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa di Desa
2	Desa memiliki  instrument  administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
II.	Indikator Proses
1	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi
2	Menetapkan     pelaksana      Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan
4	Menetapkan Tim Pelaksana  Kegiatan (TPK)     yang      diusulkan       pada      saat penyusunan RKP Desa
5	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau
6	Melakukan      sosialisasi      pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah Desa
7	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa maupun  masyarakat Desa
8	Memberikan dukungan fasilitasi Pembekalan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan TPK
9	Memastikan, memantau danmeng organisasikankesiapandukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh TPK
10	Memantau dan memastikanpengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan sumberdaya masyarakat Desa
11	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa
12	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah dari masyarakat yang tertib administrasi
13	Melakukan rapat-rapat kerja dengan TPK
14	Melakukan        pemeriksaan       kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya
15	Melakukan      pengelolaan     pengaduan mayarakat
16	Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban
17	Mengorganisasikan danmengendalikan laporan realisasi APB Desa
18	Mengupayakan pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis
19	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan      pelestarian     kegiatan     bersama Masyarakat
20	Melakukan     koordinasi    kepada    para pihak bila terjadi perubahan kegiatan
21	Menerbitkan keputusan kepala  Desa tentang perubahan kegiatan
III.	Indikator Hasil
1	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB
2	Melakukan       laporan      rutin       kepada Pemerintah    Daerah    untuk     kegiatan yang bersifat penugasan
3	Memiliki rencana kerja  pemeliharaan kegiatan.
4	Berita    acara     dan     surat     keputusan kepala       Desa        tentang       perubahan  kegiatan
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses
1	Pelaksanaan     kegiatan    menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang  ada di Desa setempat
2	Pelaksanaan     kegiatan     terbuka     dan diketahui oleh masyarakat Desa
3	Kualitas     hasil     pekerjaan    memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan
4	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP
5	Selalu        dilakukan       rapat       evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan Berkala

C.       Laporan pelaksanaan APB Desa

Langkah kerja pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak
1	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan
2	Menyampaikan    laporan    yang    benar didukung      oleh      data      yang      dapat dipertanggungjawabkan
3	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang
4	Menyampaikan    informasi      kepada masyarakat Desa secara terbuka
	a.    APB Desa
	b.    pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
	c.    realisasi APB Desa
	d.    realisasi kegiatan
	e.    kegiatan yang belum selesai dan / atau tidak terlaksana
	f.      sisa anggaran
5	Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di Desa
6	Memberikan respon dan penyelesaian terhadap     pengaduan yang disampaikan masyarakat
7	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama
8	Menyampaikan laporan pertanggunggjawaban realisas pelaksanaan APB Desa
9	Menyampaikan lapora hasil penanganan masalah

Menuju BPD yang Lebih Akuntabel, Kecamatan dan TA PM Kota Denpasar Bangun Sistem Evaluasi Terukur

                                 

Denpasar, 13 Mei 2026 – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Kota Denpasar, Kadek Agus Mahardika, hari ini melaksanakan fasilitasi dan sharing pembinaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Camat Denpasar Barat yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Camat Denpasar Utara. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan tugas pembinaan Camat terhadap kinerja BPD melalui mekanisme evaluasi laporan kinerja BPD desa secara lebih sistematis, terukur, dan sesuai regulasi. Fasilitasi dihadiri langsung oleh Camat, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dari masing-masing kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Kadek Agus Mahardika memperkenalkan sekaligus memaparkan rancangan Kertas Kerja Tim Evaluasi Laporan Kinerja BPD Tingkat Kecamatan yang disusunnya sebagai pedoman praktis pemeriksaan laporan kinerja BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Kadek Agus Mahardika, selama ini masih ditemukan variasi kualitas laporan kinerja BPD, baik dari sisi substansi, administrasi, maupun kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan dinilai perlu memiliki mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur agar fungsi pembinaan terhadap BPD dapat berjalan optimal. Dalam draft kertas kerja tersebut dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan laporan BPD telah memuat pelaksanaan tugas secara nyata, termasuk pengelolaan aspirasi masyarakat, pembahasan peraturan desa, musyawarah BPD, hingga pengawasan terhadap kinerja Perbekel. Selain itu, laporan juga wajib memuat hasil evaluasi LKPPD Perbekel sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 37, dan Pasal 61 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Tidak hanya memuat dasar hukum dan ruang lingkup pemeriksaan, rancangan kertas kerja tersebut juga dilengkapi matriks pemeriksaan, sistem penilaian sederhana, checklist dokumen minimal, hingga format kesimpulan tim evaluasi. Dengan format yang praktis namun normatif, tim kecamatan nantinya diharapkan mampu memeriksa laporan kinerja BPD secara objektif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan akan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu kesesuaian sistematika laporan, kesesuaian isi dengan tugas BPD, kualitas evaluasi LKPPD, serta proses pembahasan melalui Musyawarah BPD.

Dari hasil fasilitasi tersebut, baik Kecamatan Denpasar Barat maupun Kecamatan Denpasar Utara menyambut positif gagasan pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja BPD di tingkat kecamatan. Disepakati bahwa Camat akan segera membentuk tim evaluasi sesuai format yang tertuang dalam kertas kerja tersebut, kemudian menyusun timeline pelaksanaan evaluasi yang diawali dengan pembekalan teknis kepada tim oleh Kadek Agus Mahardika selaku TA PM Kota Denpasar. Langkah ini dipandang sebagai terobosan penting dalam memperkuat kualitas pembinaan desa, sekaligus memastikan laporan kinerja BPD benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kadek Agus Mahardika juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sikap terbuka dan dukungan penuh dari pihak kecamatan yang menyambut baik fasilitasi tersebut. Menurutnya, komitmen kecamatan untuk mulai membangun sistem evaluasi BPD merupakan langkah maju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. “Kecamatan memiliki posisi strategis dalam pembinaan desa. Ketika pembinaan terhadap BPD dilakukan dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, maka kualitas pengawasan terhadap pemerintahan desa juga akan semakin baik,” ujarnya. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kualitas laporan kinerja BPD di Kota Denpasar ke depan semakin tertib administrasi, berkualitas secara substansi, dan mampu mendukung pemerintahan desa yang transparan serta partisipatif.

TA PM Kota Denpasar Hadiri Musdes Pertanggungjawaban BUMDesa Segara Giri Sanur Kauh, Dorong Tata Kelola Profesional dan Transparan

Denpasar Selatan, 7 Mei 2026 — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Kota Denpasar, Kadek Agus Mahardika, bersama Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Denpasar Selatan menghadiri kegiatan kunjungan lapangan sekaligus Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban BUMDesa Segara Giri Desa Sanur Kauh yang berlangsung di Kantor Perbekel Desa Sanur Kauh, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan Musdes tersebut membahas Laporan Tahunan BUMDesa Tahun Buku 2025, Rencana Program Kerja Tahun 2026, laporan pengawasan BUMDesa, laporan Pemerintah Desa selaku Penasehat BUMDesa, hingga pengangkatan kembali Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa Segara Giri untuk masa bakti 2026–2031.

Musyawarah Desa dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Sanur Kauh, I Nyoman Astawa, SH., MM., serta dihadiri unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar, Unsur Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Desa, pengurus BUMDesa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, TA PM Kota Denpasar Kadek Agus Mahardika menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan BUMDesa agar mampu berkembang secara profesional, transparan, dan berkelanjutan di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

“BUMDesa saat ini tidak hanya menjadi unit usaha desa semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan Pandangan Umum BPD Desa Sanur Kauh, kinerja BUMDesa Segara Giri Tahun Buku 2025 dinilai menunjukkan perkembangan positif. Dari sisi laporan keuangan, BUMDesa dianggap telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan capaian rasio usaha yang cukup baik.

Selain memberikan apresiasi, BPD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk pengembangan BUMDesa ke depan, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, pengembangan unit usaha berbasis analisis bisnis, penguatan pengawasan internal, digitalisasi pemasaran produk UMKM desa, hingga penguatan kemitraan investasi dengan pihak ketiga.

Musyawarah Desa akhirnya secara mufakat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan BUMDesa Segara Giri Tahun Buku 2025 serta menetapkan Program Kerja Tahun 2026. Selain itu, Musdes juga menyetujui pengangkatan kembali Direktur dan Pengawas BUMDesa Segara Giri untuk periode 2026–2031 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan TA PM Kota Denpasar bersama tenaga pendamping desa dalam mendorong penguatan kelembagaan ekonomi desa yang sehat, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penulis : Kadek Agus Mahardika
TA Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar

Laporan Singkat Rakor TPP Kota Denpasar: Konsolidasi dan Penguatan Kinerja Pendamping Desa April 2026

 

Tempat: Ruang Rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar
Kegiatan: Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Denpasar

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendampingan desa serta memperkuat sinergi antar Tenaga Pendamping Profesional (TPP), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPP Kota Denpasar. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi untuk memastikan seluruh agenda strategis pembangunan desa dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

II. Jalannya Kegiatan

Rakor diikuti oleh seluruh TPP Kota Denpasar dan dibuka oleh Koordinator Kota (Korkot) I Ketut Suardana. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya soliditas tim serta peningkatan kualitas kinerja pendamping di lapangan.

Selanjutnya, Koordinator Provinsi (Korprov) Kadek Suardika memberikan arahan terkait pentingnya pemenuhan aspek kualitas dan kuantitas pendamping. Disampaikan bahwa tantangan pembangunan desa saat ini menuntut pendamping yang kompeten, adaptif, serta mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim.

Sesi penguatan kapasitas disampaikan oleh TAPM Provinsi Adi Parmadi yang menekankan pentingnya pengelolaan media desa sebagai sarana publikasi. TPP didorong untuk aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam menyusun dan menyebarluaskan berita terkait:

• Pemanfaatan Dana Desa
• Perkembangan BUMDes
• Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Selain itu, seluruh konten publikasi desa diarahkan untuk direpost melalui blogspot TPP https://kotadenpasar2025.blogspot.com/search/label/Berita  dan disebarluaskan kembali melalui media sosial pribadi pendamping seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X.

Rakor juga membahas beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

• Pemantauan konvergensi stunting melalui aplikasi eHDW
• Percepatan pemeringkatan BUMDes
• Progres penyaluran Dana Desa Tahun 2026
• Persiapan pemutakhiran Indeks Desa

Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab dari para pendamping.

III. Peran dan Tindak Lanjut TA Kota (Kadek Agus Mahardika)

Pada sesi penyampaian progres, hambatan, dan rencana tindak lanjut, masing-masing TA Kota memaparkan sesuai bidangnya.

Sebagai TA Kota yang membidangi eHDW, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

• Menyusun analisis data monitoring eHDW sebagai bahan tindak lanjut bagi Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam memfasilitasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa.

Terkait pemeringkatan BUMDes, saya Sebagai PIC menyampaikan penegasan bahwa:

• Pendapatan Asli Desa (PAD) yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa saat pertanggungjawaban BUMDes harus segera disetorkan ke rekening Kas Desa.
• Hal ini penting untuk menjaga prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, saya juga mengingatkan:

• Pendamping Desa agar mendampingi pihak kecamatan dalam melakukan pemeriksaan laporan kinerja BPD, yang pada bulan April ini paling lambat wajib disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

IV. Penutup

Rakor ditutup oleh Korkot I Ketut Suardana dengan menegaskan kembali poin-poin hasil rapat sebagai pedoman bersama. Diharapkan seluruh TPP Kota Denpasar semakin solid, responsif, dan mampu menghadirkan kinerja pendampingan yang berdampak nyata bagi terwujudnya desa berdaya di Kota Denpasar.

#TPPKerjaBerdampak

Perkuat Konvergensi Penanganan Stunting, TPPS Desa Dauh Puri Kaja Ikuti Pembinaan oleh TA PM Kota Denpasar

 Oleh: Kadek Agus Mahardika 

Denpasar, 16 April 2026 – Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa. Pemerintah Desa Dauh Puri Kaja melaksanakan kegiatan pembinaan TPPS yang menghadirkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Kota Denpasar, Kadek Agus Mahardika, sebagai narasumber.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Desa Dauh Puri Kaja ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan resmi pemerintah desa terkait pembinaan TPPS Tahun 2026. Rapat dihadiri oleh seluruh unsur TPPS desa, mulai dari Ketua TPPS yang dijabat oleh istri Perbekel, Sekretaris Desa selaku Wakil Ketua TPPS, Kasi Kesejahteraan, Kader Pembangunan Manusia (KPM), PLKB, perwakilan LPM, staf IT desa, hingga Ketua BPD.

Dalam arahannya, Kadek Agus Mahardika menekankan pentingnya perubahan pola rapat TPPS agar lebih fokus pada hasil dan berbasis data lapangan. Ia menyampaikan bahwa rapat TPPS harus menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan laporan, mengevaluasi capaian, serta merumuskan solusi konkret terhadap permasalahan stunting di desa.

“Rapat TPPS jangan hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi harus mampu menghasilkan keputusan yang jelas, terukur, dan ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan beberapa poin penting yang wajib menjadi agenda tetap dalam setiap rapat TPPS, di antaranya penyampaian laporan lapangan oleh masing-masing pengurus, rangkuman kegiatan konvergensi yang telah dilaksanakan, serta identifikasi masalah prioritas yang perlu segera ditangani.

Selain itu, penekanan juga diberikan pada pentingnya penunjukan penanggung jawab untuk setiap tindak lanjut yang disepakati. Hasil dari pelaksanaan tindak lanjut tersebut kemudian harus dievaluasi pada rapat TPPS berikutnya sebagai bagian dari siklus monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari peserta. Seluruh pengurus TPPS menunjukkan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Dauh Puri Kaja.

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan TPPS desa mampu menjalankan perannya secara lebih efektif, tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan konvergensi penanganan stunting yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

#PendampingDesaKerjaBerdampak

Testimoni “Kenapa Saya Tidak Mengizinkan Pembangunan Kantor Desa Dilakukan Bertahap”

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Saya masih ingat betul ketika duduk bersama perangkat desa dalam sebuah musyawarah. Waktu itu, semangat mereka luar biasa. Mereka ingin membangun kantor desa yang representatif—lebih besar, lebih layak, dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Namun di tengah diskusi, muncul satu rencana yang sering saya temui di banyak desa:

“Pak, kita bangun dulu pondasinya tahun ini. Tahun depan lanjut struktur. Tahun berikutnya baru finishing.”

Sekilas, rencana ini terlihat masuk akal. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Tidak memaksakan. Terlihat bijak. Tapi justru di titik itu saya harus tegas.

Saya sampaikan pelan, tapi jelas:

“Kalau kita bangun seperti itu, kita sedang membuka risiko besar bagi desa.”

Masalahnya Bukan di Niat, Tapi di Sistem

Saya jelaskan bahwa dalam Permendagri 20 Tahun 2018, APBDes itu dirancang sebagai anggaran tahunan. Artinya, setiap kegiatan yang direncanakan seharusnya bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Bukan berarti desa tidak boleh punya mimpi besar. Boleh. Sangat boleh. Tapi sistem keuangan desa tidak memberi ruang untuk “janji anggaran di masa depan”. Karena faktanya:

• APBDes disusun setiap tahun
• Tidak ada jaminan kegiatan tahun ini akan otomatis dilanjutkan tahun depan
• Tidak ada kontrak yang bisa mengikat lintas tahun seperti di APBD atau APBN

Saya tanya balik ke mereka:

“Kalau tahun depan anggaran tidak cukup, siapa yang menjamin bangunan ini selesai?”

Biasanya, ruangan mulai hening.

Yang Paling Saya Khawatirkan: Bangunan Mangkrak

Saya pernah melihat di beberapa tempat—bangunan kantor desa berdiri setengah jadi:

• Pondasi sudah ada
• Tiang sudah berdiri
• Tapi tidak bisa dipakai

Itu bukan hanya soal fisik bangunan.

Itu soal:

• Uang desa yang tidak memberi manfaat
• Potensi temuan pemeriksaan
• Dan yang paling berat: kepercayaan masyarakat yang turun

Saya sampaikan dengan jujur:

“Kalau bangunan ini berhenti di tengah jalan, yang ditanya bukan saya… tapi Bapak sebagai Perbekel.”

 

Padahal Regulasi Sudah Memberi Jalan Keluar

Saya tidak hanya melarang. Saya selalu menawarkan solusi. Saya jelaskan:

“Kalau dananya belum cukup, jangan dipaksakan bertahap. Kita gunakan mekanisme Dana Cadangan.”

Dalam Permendagri 20/2018, dana cadangan memang disiapkan untuk:

• Kegiatan besar
• Yang tidak bisa selesai dalam satu tahun

Artinya:

• Desa menabung dulu
• Diatur dengan Perdes
• Setelah cukup, baru dibangun sampai selesai dalam satu tahap pelaksanaan

Di sinilah letak bedanya:

Bertahap = tidak pasti selesai
Dana cadangan = pasti selesai

Belum Lagi Soal Tanah

Saya juga selalu mengingatkan satu hal yang sering dianggap sepele: “Status tanahnya sudah jelas belum?” Karena berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016, aset desa harus:

• Jelas status hukumnya
• Idealnya bersertifikat atas nama desa

Kalau pembangunan sudah jalan, tapi tanahnya bermasalah? Risikonya jauh lebih besar:

• Sengketa
• Bangunan tidak bisa dicatat sebagai aset
• Bahkan bisa jadi temuan serius

Akhirnya Saya Tegaskan Ini

Di akhir diskusi, saya biasanya menyampaikan dengan sangat jelas:

“Saya bukan melarang pembangunan. Saya justru ingin memastikan pembangunan ini selesai, bermanfaat, dan tidak menimbulkan masalah hukum.”

Dan saya tutup dengan kalimat yang selalu saya pegang sebagai prinsip:

“Kalau belum mampu membangun sampai selesai dalam satu tahun, maka jangan dibangun dulu—kita siapkan lewat dana cadangan. Karena yang kita kejar bukan sekadar mulai, tapi memastikan selesai dengan baik.”

Ini Bukan Soal Teknis, Tapi Tanggung Jawab

Sebagai TA PM, tugas saya bukan hanya mendampingi perencanaan. Tapi memastikan:

• Desa tidak terjebak risiko
• Perbekel tidak menghadapi masalah hukum
• Dan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata

Karena pada akhirnya, yang dipertanggungjawabkan bukan niat baiknya… Tapi hasil akhirnya.

 

#PendampingDesaKerjaBerdampak