Oleh; Kadek Dika
Denpasar, 27 Maret 2026 — Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kota Denpasar menggelar rapat konsolidasi guna menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini berlangsung di Wantilan Pura Swagina Taman Sari, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, pada Jumat (27/3), mulai pukul 10.30 WITA hingga 12.30 WITA.
Rapat dibuka oleh Ketua Forum BPD Kota Denpasar yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Sanur Kaja. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Musdes berjalan sesuai regulasi.
Diskusi dipandu oleh Sekretaris Forum yang juga Ketua BPD Sidakarya. Hadir di meja pimpinan antara lain Ketua Forum BPD, Sekretaris Forum, Pembina Forum (Ketua BPD Desa Tegal Kertha), Ketua BPD Dangin Puri Kangin selaku tuan rumah, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Kota Denpasar, Kadek Agus Mahardika.
Sebanyak 18 Ketua BPD dari total 27 desa di Kota Denpasar tercatat hadir sebagai peserta. Kehadiran ini menunjukkan adanya komitmen bersama, meskipun partisipasi belum maksimal.
Dalam pemaparannya, TA PM Kota Denpasar menekankan pentingnya mengembalikan “marwah” BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa. Ia menggarisbawahi bahwa BPD memiliki peran strategis dalam mengawal siklus pembangunan desa, termasuk memastikan Musyawarah Desa dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai ketentuan.
Disampaikan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Musdes seharusnya didahului dengan Musyawarah BPD sebagai forum internal untuk merumuskan agenda strategis. Hal ini penting agar Musdes tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang deliberasi publik yang berkualitas.
Selain itu, TA PM juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan bagi BPD semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat menjadi kunci utama.
Dalam sesi diskusi, muncul pandangan kritis dari Pembina Forum yang juga Ketua BPD Desa Tegal Kertha. Ia menyampaikan bahwa di desanya tidak dilaksanakan Musdes pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun 2025 serta Musdes perencanaan yang seharusnya digelar pada bulan Juni. Hal ini dipicu oleh sejumlah ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang menurutnya masih menimbulkan persoalan interpretasi.
Menanggapi hal tersebut, Kadek Agus Mahardika menegaskan bahwa apapun dinamika regulasi yang ada, BPD tetap memiliki kewajiban normatif untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan desa. Ia mendorong agar BPD tidak terjebak dalam perdebatan normatif semata, tetapi tetap menjalankan tugas pokoknya, termasuk menyelenggarakan Musdes sebagai amanat regulasi.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dari peserta. Secara umum, sejumlah BPD menyampaikan sikap kritis terhadap beberapa regulasi yang dianggap belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di desa.
Meskipun tidak menghasilkan kesimpulan formal, forum ini menjadi ruang refleksi penting bagi BPD di Kota Denpasar untuk memperkuat peran kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa Musyawarah Desa tetap menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman bersama sekaligus memperkuat sinergi antar-BPD dalam menghadapi tantangan ke depan.
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar