KETUA BPD WAFAT DI TENGAH MASA JABATAN, DESA PERLU SEGERA MEMILIH PENGGANTI TANPA MENUNGGU PAW

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Wafatnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tengah masa jabatan kerap memunculkan kebingungan di tingkat desa. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kekosongan tersebut harus menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu. Akibatnya, roda kelembagaan BPD tersendat, bahkan berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Padahal, jika merujuk secara cermat pada regulasi, khususnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, situasi ini sesungguhnya sudah memiliki mekanisme yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Dua Kekosongan dalam Satu Peristiwa

Dalam praktik pemerintahan desa, wafatnya Ketua BPD seringkali dipahami secara sederhana sebagai satu kekosongan jabatan. Padahal, jika ditelaah lebih dalam berdasarkan regulasi, peristiwa tersebut sesungguhnya melahirkan dua kekosongan sekaligus yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 27 ayat (5) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa posisi Ketua BPD tidak berdiri sendiri sebagai jabatan struktural semata, melainkan melekat pula statusnya sebagai anggota. Dengan demikian, ketika Ketua BPD meninggal dunia, maka secara otomatis terjadi dua hal sekaligus: di satu sisi terjadi kekosongan pada jabatan pimpinan (Ketua), dan di sisi lain terjadi kekosongan keanggotaan BPD.

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, dua konsekuensi ini kerap diperlakukan sebagai satu paket persoalan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Di sinilah akar kekeliruan yang sering muncul. Desa sering kali menunda langkah pengisian jabatan Ketua dengan alasan menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW), padahal kedua hal tersebut sejatinya memiliki mekanisme yang berbeda dan tidak saling bergantung.

Regulasi sebenarnya telah memberikan garis pemisah yang tegas antara pengisian anggota dan pengisian pimpinan. Kekosongan keanggotaan BPD diselesaikan melalui mekanisme PAW, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan daerah dan tata tertib BPD. Proses ini bersifat administratif dan dalam banyak kasus membutuhkan waktu, karena harus memastikan kesesuaian unsur keterwakilan wilayah atau kelompok masyarakat.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa PAW hanya berfungsi mengisi kekosongan sebagai anggota. Ia tidak serta-merta menyentuh atau menggantikan jabatan pimpinan. Dengan kata lain, PAW bukanlah instrumen untuk mengisi jabatan Ketua BPD.

Berbeda dengan itu, kekosongan jabatan Ketua justru harus diselesaikan melalui mekanisme pemilihan internal di dalam tubuh BPD itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:

“Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Ketua BPD pada dasarnya adalah hasil dari proses demokrasi internal, bukan hasil penunjukan administratif atau penggantian otomatis.

Lebih lanjut, dalam situasi ketika pimpinan berhenti, termasuk karena meninggal dunia, mekanisme tersebut tetap berjalan dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4):
“Rapat pemilihan pimpinan berikutnya karena pimpinan berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.”

Norma ini memberikan kejelasan bahwa kekosongan jabatan Ketua harus segera direspons melalui rapat BPD, yang dipimpin oleh unsur pimpinan yang masih ada, seperti Wakil Ketua. Tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa pemilihan tersebut harus menunggu proses PAW terlebih dahulu.

Dengan demikian, menjadi terang bahwa begitu Ketua BPD berhenti—dalam hal ini karena meninggal dunia—BPD wajib segera melakukan pemilihan Ketua yang baru melalui mekanisme rapat internal. Penundaan dengan alasan menunggu PAW bukan hanya tidak berdasar secara regulatif, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan fungsi kelembagaan BPD itu sendiri.

Pemahaman yang tepat atas pemisahan mekanisme ini menjadi kunci agar desa tidak terjebak dalam praktik yang keliru, sekaligus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenapa Tidak Boleh Menunggu PAW?

Menunda pemilihan Ketua BPD dengan alasan menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat tata kelola kelembagaan desa yang efektif dan responsif. BPD bukanlah lembaga pelengkap, melainkan institusi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan desa. Di dalamnya, BPD menjalankan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Ketua BPD menjadi sangat krusial sebagai penggerak utama dinamika kelembagaan. Ketika posisi ini dibiarkan kosong dalam waktu yang tidak pasti, dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Proses pengambilan keputusan dapat terhambat karena tidak adanya figur yang memimpin dan mengoordinasikan rapat. Di sisi lain, legitimasi kelembagaan BPD dapat menurun di mata masyarakat maupun pemerintah desa, karena terlihat tidak mampu merespons situasi secara cepat dan tepat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kekosongan kepemimpinan ini berpotensi memicu konflik internal antaranggota akibat ketidakjelasan arah dan otoritas.

Oleh karena itu, pengisian jabatan Ketua BPD harus dipahami sebagai kebutuhan yang bersifat mendesak. Ia bukan sesuatu yang bisa ditunda dengan alasan menunggu proses administratif seperti PAW, yang pada dasarnya hanya berfungsi melengkapi komposisi keanggotaan. Justru dalam situasi kekosongan pimpinan, langkah yang cepat dan tepat untuk memilih Ketua baru menjadi kunci agar BPD tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Skema Penanganan yang Tepat

Dalam praktik yang benar dan sesuai regulasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1.      Menetapkan berhentinya Ketua BPD karena meninggal dunia (administratif internal)

2.   Wakil Ketua menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjaga keberlanjutan   kerja

3.      Segera menggelar rapat BPD khusus untuk memilih Ketua baru

4.      Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau pimpinan lain (sesuai Pasal 29 ayat 4)

5.      Hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD

6.      Diajukan untuk pengesahan oleh Camat atas nama Bupati/Wali Kota

Sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (2):

“Keputusan BPD mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali Kota.”

Setelah itu, barulah proses PAW anggota BPD dapat berjalan secara paralel atau menyusul.

Meluruskan Praktik yang Keliru

Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan sejumlah pemahaman yang kurang tepat dalam menyikapi kekosongan jabatan Ketua BPD. Tidak sedikit desa yang memilih untuk menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan Ketua. Ada pula anggapan bahwa anggota hasil PAW secara otomatis akan mengisi posisi Ketua yang ditinggalkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, posisi Ketua dibiarkan kosong dalam waktu yang cukup lama tanpa langkah yang jelas untuk mengisinya.

Pandangan-pandangan semacam ini perlu diluruskan. Menunggu PAW sebelum memilih Ketua merupakan kekeliruan karena kedua mekanisme tersebut tidak saling bergantung. Demikian pula, menganggap bahwa anggota PAW otomatis menjadi Ketua adalah pemahaman yang tidak memiliki dasar dalam regulasi. Sementara itu, membiarkan kekosongan jabatan Ketua berlarut-larut justru berisiko menimbulkan stagnasi kelembagaan dan melemahkan peran BPD itu sendiri.

Sebagai pijakan yang benar, perlu ditegaskan bahwa jabatan Ketua BPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses demokrasi internal. Ketua dipilih dari dan oleh anggota BPD melalui mekanisme rapat khusus, bukan ditentukan secara otomatis berdasarkan pergantian keanggotaan. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi pegangan agar tata kelola BPD tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan semangat kelembagaan yang sehat.

Kepastian Hukum untuk Desa

Dalam dinamika pemerintahan desa yang semakin berkembang, kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga arah dan kualitas tata kelola kelembagaan. Regulasi yang ada tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga perlu dipahami secara utuh, dimaknai dengan bijaksana, dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan semangat yang terkandung di dalamnya.

Peristiwa wafatnya Ketua BPD dapat dipandang bukan sebagai sumber kebingungan, melainkan sebagai momentum refleksi untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap mekanisme kelembagaan yang telah diatur. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dan kecermatan dalam membaca regulasi, agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor yang tepat.

Dalam konteks tersebut, pengisian jabatan Ketua BPD kiranya dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan. Pemilihan Ketua baru melalui mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menjadi salah satu bentuk penerapan regulasi secara tepat dan proporsional, tanpa harus menunggu proses lain yang bersifat melengkapi seperti PAW.

Dengan pendekatan yang demikian, BPD diharapkan tetap dapat hadir sebagai lembaga yang hidup, responsif, dan mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat, sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin matang dan berlandaskan pada pemahaman regulasi yang baik.

#BangunDesaBangunIndonesia

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak

MATRIKS MAIN MAPPING PMK No. 15 Tahun 2026 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM/DANA BAGI HASIL ATAU DANA DESA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

 Oleh; Kadek Agus Mahardika

🔎 RINGKASAN INTI (EXECUTIVE MAPPING)

PMK 15/2026 mengatur bahwa pembangunan fisik koperasi desa tidak dibiayai langsung hibah, tetapi melalui skema pinjaman bank yang dibayar kembali melalui pemotongan transfer ke daerah/desa. Negara hadir sebagai penjamin likuiditas, bukan pemberi dana langsung.

1. LANDASAN & TUJUAN KEBIJAKAN

Aspek	Penjelasan
Latar Belakang	Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 untuk percepatan pembangunan fisik KDMP/KKMP
Tujuan	Menyediakan tata cara penyaluran DAU/DBH/Dana Desa untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik koperasi
Sasaran	Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP/KKMP
Prinsip	Transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, berbasis kinerja

PMK Nomor 15 Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), khususnya dalam penyediaan gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional koperasi. Kebijakan ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas terkait tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa sebagai instrumen untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik koperasi tersebut.

Dengan demikian, sasaran utama kebijakan ini adalah terbangunnya infrastruktur koperasi yang memadai guna memperkuat ekonomi lokal berbasis desa dan kelurahan. Dalam implementasinya, PMK ini menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran dan pemanfaatan dana harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta berbasis kinerja, sehingga tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga menjaga tata kelola keuangan negara dan daerah tetap tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. SKEMA PEMBIAYAAN

Komponen		Ketentuan
Sumber Pembiayaan	Bank (likuiditas didukung Menteri Keuangan)
Plafon	Maksimal Rp3 miliar/unit koperasi
Suku Bunga	6% per tahun
Tenor	72 bulan
Grace Period	6–12 bulan
Mekanisme Bayar	- DAU/DBH: cicilan bulanan - Dana Desa: pembayaran tahunan
Status Aset	Menjadi milik Pemda/Pemdes

Skema pembiayaan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dirancang melalui mekanisme kredit perbankan yang didukung oleh likuiditas dari Menteri Keuangan, sehingga pembangunan fisik KDMP/KKMP tidak dibiayai secara langsung melalui hibah, melainkan melalui pembiayaan yang harus dikembalikan. Setiap unit koperasi dapat memperoleh plafon pembiayaan maksimal sebesar Rp3 miliar dengan tingkat suku bunga relatif rendah, yaitu 6% per tahun, serta jangka waktu pengembalian hingga 72 bulan yang dilengkapi dengan masa tenggang (grace period) antara 6 sampai 12 bulan.

Pengembalian pembiayaan dilakukan melalui dua skema, yaitu cicilan bulanan yang dipotong dari DAU/DBH atau pembayaran tahunan yang bersumber dari Dana Desa, sehingga secara langsung akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah maupun desa. Meskipun dibiayai melalui skema pinjaman, hasil pembangunan berupa gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi tetap menjadi aset milik pemerintah daerah atau pemerintah desa, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

3. AKTOR & KELEMBAGAAN

Aktor		Peran
Menteri Keuangan	PA BUN, penentu kebijakan
DJPK (Dirjen PK)	Pemimpin PPA BUN
KPA BUN (Dit. terkait)	Pengelola dan penyalur dana
KPPN	Penyaluran dana
Bank	Penyalur pembiayaan
Menteri Koperasi	Penanggung jawab program
PT Agrinas	Pelaksana pembangunan
Pemda/Pemdes	Penerima manfaat & pemilik aset

Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026, struktur aktor dan kelembagaan dirancang secara berlapis dengan pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) sekaligus penentu kebijakan utama, yang kemudian didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Pemimpin PPA BUN dalam pengelolaan transfer ke daerah. Pada level operasional, KPA BUN dari direktorat terkait berperan sebagai pengelola sekaligus penyalur dana, dengan dukungan teknis penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara itu, bank berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan kepada koperasi, yang menjadi jembatan antara skema keuangan negara dan kebutuhan pembangunan di lapangan.

Di sisi program, Menteri Koperasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan secara substansial, dengan PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi. Adapun pemerintah daerah dan pemerintah desa berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik aset yang dihasilkan, sehingga menjadi pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

4. ALUR PENYALURAN DANA

Tahapan		Penjelasan
1. Permohonan	Bank ajukan permohonan ke KPA BUN
2. Syarat	Ada BAST + review APIP/BPKP
3. Isi Dokumen	Nilai dana, rekening, data desa/koperasi
4. Batas Waktu	Maks. tgl 12 setiap bulan
5. Verifikasi	Oleh KPA BUN Pengelola
6. Rekomendasi	Maks. 4 hari kerja
7. Penyaluran	- DAU/DBH: dipotong dari RKUD - Dana Desa: dari RKUN
8. Sistem	Berbasis elektronik

Alur penyaluran dana dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak bank kepada KPA BUN sebagai dasar proses pencairan, yang hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif berupa berita acara serah terima (BAST) pekerjaan serta hasil reviu dari APIP atau BPKP untuk memastikan akuntabilitas kegiatan. Permohonan tersebut wajib memuat informasi lengkap seperti besaran dana yang diajukan, nomor rekening tujuan, serta rincian data desa atau koperasi penerima, dan harus disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulan sesuai periode jatuh tempo.

Selanjutnya, KPA BUN Pengelola melakukan proses verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebelum menerbitkan rekomendasi penyaluran dalam waktu maksimal empat hari kerja. Berdasarkan rekomendasi tersebut, proses penyaluran dilakukan dengan mekanisme berbeda, yaitu melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), atau melalui penyaluran langsung Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Seluruh rangkaian proses ini dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan sistem informasi berbasis elektronik guna menjamin efisiensi, transparansi, dan ketertelusuran dalam pengelolaan dana.

5. MEKANISME PENYALURAN

Jenis Dana	Mekanisme
DAU/DBH	Dipotong langsung dari transfer ke daerah
Dana Desa	Disalurkan langsung dari RKUN
Dampak Anggaran	Menjadi dasar penyesuaian APBD/APBDes

Mekanisme penyaluran dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dibedakan berdasarkan jenis sumber dana yang digunakan, di mana untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan melalui skema pemotongan langsung dari transfer ke daerah, sehingga secara otomatis mengurangi penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sementara itu, untuk Dana Desa, penyaluran dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung yang telah ditentukan tanpa melalui pemotongan di tingkat daerah.

Perbedaan mekanisme ini membawa konsekuensi fiskal yang signifikan, karena besaran dana yang disalurkan untuk pembayaran kewajiban pembiayaan akan menjadi dasar dalam penyesuaian penganggaran, baik pada APBD oleh pemerintah daerah maupun pada APBDes oleh pemerintah desa, sehingga menuntut perencanaan keuangan yang lebih cermat dan adaptif.

6. KETENTUAN PENGAWASAN & AKUNTABILITAS

Aspek	Penjelasan
Review	BPKP / APIP
Tanggung Jawab	Bank bertanggung atas permohonan
Pejabat BUN	Tidak bertanggung jawab atas fisik kegiatan
Pelaporan	Mengikuti regulasi keuangan negara

Ketentuan pengawasan dan akuntabilitas dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 menempatkan fungsi kontrol pada mekanisme reviu oleh BPKP atau APIP sebagai bentuk pengawasan awal untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan administrasi sebelum penyaluran dana dilakukan. Dalam hal tanggung jawab, pihak bank memegang peran penting karena bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan permohonan yang diajukan, termasuk aspek administratif dan perhitungan pembiayaan.

Sementara itu, pejabat di lingkungan Bendahara Umum Negara (BUN) hanya berperan dalam aspek pengelolaan dan penyaluran anggaran, sehingga tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan di lapangan. Adapun aspek pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga seluruh proses tetap berada dalam koridor tata kelola yang formal, tertib, dan dapat diaudit.

7. KARAKTER KEBIJAKAN (INSIGHT ANALITIS)

Dimensi	Analisis
Model Kebijakan	Blended finance (APBN + kredit bank)
Pendekatan	Top-down (Inpres → PMK)
Risiko	Moral hazard, tekanan fiskal daerah/desa
Keunggulan	Percepatan pembangunan fisik koperasi
Tantangan	Kapasitas bayar desa & tata kelola

Karakter kebijakan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 menunjukkan pendekatan yang menggabungkan model blended finance, yaitu sinergi antara dukungan fiskal negara melalui APBN dan pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya menanggung beban pembiayaan secara langsung. Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan top-down yang kuat, dimulai dari Instruksi Presiden hingga diturunkan dalam bentuk regulasi teknis melalui PMK, yang menuntut implementasi cepat di daerah dan desa.

Di balik keunggulannya dalam mendorong percepatan pembangunan fisik koperasi, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti potensi moral hazard akibat keyakinan bahwa kewajiban akan ditanggung melalui mekanisme transfer, serta tekanan fiskal bagi daerah dan desa karena adanya pemotongan DAU, DBH, atau Dana Desa untuk pembayaran cicilan. Tantangan utama lainnya terletak pada kapasitas fiskal desa dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kesiapan tata kelola kelembagaan koperasi agar aset yang dibangun benar-benar produktif dan tidak menjadi beban jangka panjang.

8. IMPLIKASI BAGI DESA & DAERAH

Dampak	Penjelasan
Fiskal	Dana Desa/DAU bisa terpotong untuk cicilan
Kelembagaan	Penguatan KDMP/KKMP
Tata Kelola	Perlu disiplin administrasi & perencanaan
Risiko	Potensi beban jangka panjang

Implikasi PMK Nomor 15 Tahun 2026 bagi desa dan daerah membawa konsekuensi yang cukup signifikan, terutama dari sisi fiskal, di mana Dana Desa maupun DAU berpotensi terpotong untuk memenuhi kewajiban cicilan pembiayaan, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya. Di sisi kelembagaan, kebijakan ini dapat mendorong penguatan KDMP/KKMP sebagai entitas ekonomi lokal yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan. 

Namun demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, khususnya dalam aspek perencanaan dan administrasi keuangan, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tanpa pengelolaan yang disiplin dan perhitungan yang matang, skema ini juga mengandung risiko berupa beban jangka panjang bagi desa dan daerah, terutama jika aset yang dibangun tidak mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban pembiayaannya.

 

Antara Niat Baik dan Tertib Tata Kelola: Catatan Praktis dari Lapangan Desa

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Denpasar, 2026 — Di banyak desa, semangat melayani masyarakat sering kali hadir dalam bentuk kecepatan bertindak. Ketika kebutuhan dianggap mendesak, keputusan pun diambil segera. Jalan diperbaiki, kegiatan dilaksanakan, bantuan disalurkan. Semua bergerak cepat, seolah berpacu dengan waktu.

Di balik itu, ada satu keyakinan yang cukup kuat tumbuh:

“Yang penting masyarakat terbantu. Administrasi bisa menyusul.”

Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Ia lahir dari niat baik, dari kedekatan pemerintah desa dengan warganya, dari keinginan untuk tidak membiarkan kebutuhan mendesak tertunda oleh proses yang dianggap panjang.

Namun dalam praktik tata kelola keuangan publik, niat baik saja belum cukup.

Ketika Kecepatan Mendahului Prosedur

Dalam dinamika di lapangan, terdapat pola yang kerap muncul—bukan karena kesengajaan untuk melanggar, melainkan karena dorongan untuk segera bertindak:

• Kegiatan dilaksanakan sebelum dokumen perencanaan disiapkan secara lengkap
• Dokumen Persiapan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban disusun setelah kegiatan selesai
• Pembangunan dilakukan di lokasi yang status asetnya belum sepenuhnya jelas

Semua itu sering berjalan lancar di awal. Kegiatan selesai, manfaat dirasakan, masyarakat puas. Namun persoalan biasanya tidak muncul di awal—melainkan ketika proses pemeriksaan dimulai.

Perspektif yang Sering Terlewat: Sistem Bekerja dengan Bukti

Dalam tata kelola keuangan negara, termasuk di tingkat desa, sistem tidak hanya dirancang untuk memastikan bahwa suatu kegiatan terlaksana, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Di sinilah sering muncul perbedaan sudut pandang yang kerap terlewat: niat baik berada di ranah moral, sementara administrasi berada di ranah hukum dan akuntabilitas. Keduanya sama-sama penting, namun bekerja dalam logika yang berbeda.

Dalam praktik pemeriksaan, baik oleh BPK maupun Inspektorat, yang menjadi fokus utama bukanlah semata-mata tujuan kegiatan, melainkan kelengkapan dokumen, kesesuaian proses, dan kejelasan dasar hukum pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak jarang suatu kegiatan yang secara manfaat sudah dirasakan masyarakat tetap menjadi temuan, bukan karena kegiatannya keliru, tetapi karena proses pelaksanaannya tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Filosofi Tata Kelola: “Baik Saja Tidak Cukup, Harus Benar Caranya”

Dalam tradisi kearifan lokal Bali dikenal prinsip: “Yadnya tanpa tattwa menjadi sia-sia”

Artinya, niat baik (yadnya) harus dilandasi pengetahuan dan tata cara yang benar (tattwa), agar tidak kehilangan maknanya.

Dalam konteks pemerintahan desa: “Pelayanan yang baik perlu ditopang oleh tata kelola yang benar”.

Karena tanpa itu, apa yang hari ini dianggap sebagai solusi bisa berubah menjadi persoalan di masa depan.

Mengurai Persepsi: “Ini Kan Hanya Administrasi”

Ada pandangan yang cukup umum bahwa persoalan seperti ini hanya bersifat administratif. Dalam banyak kasus, hal tersebut memang benar—pada tahap awal.

Namun pengalaman pengawasan menunjukkan bahwa:

• Ketidaktertiban administrasi bisa berkembang menjadi koreksi anggaran
• Dalam kondisi tertentu, dapat berujung pada pengembalian keuangan
• Bahkan berpotensi menjadi persoalan hukum jika ditemukan ketidaksesuaian yang material

Dengan kata lain: “Administrasi bukan pelengkap, melainkan pelindung”.

Pendamping di Tengah Dua Dunia

Dalam situasi ini, Tenaga Pendamping Profesional sering berada di posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, pendamping memahami pentingnya prosedur dan kehati-hatian. Di sisi lain, pemerintah desa berada dalam tekanan untuk bergerak cepat.

Ketika saran tidak sepenuhnya diikuti, yang dibutuhkan bukan sekadar pengulangan larangan, tetapi pendekatan yang lebih adaptif.

Pendekatan Praktis: Menjaga Keseimbangan antara Cepat dan Tertib

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa solusi terbaik bukan memilih antara cepat atau tertib, melainkan mengelola keduanya secara bersamaan.

1.   Menggeser Cara Komunikasi: dari “Aturan” ke “Risiko”

Pendekatan berbasis aturan sering kali terasa jauh dari realitas lapangan. Sebaliknya, ketika dijelaskan dalam konteks risiko nyata—seperti potensi temuan audit atau kewajiban pengembalian—pesan menjadi lebih mudah diterima.

2.   Menjadikan Administrasi Lebih Adaptif

Administrasi tidak harus selalu rumit. Dalam kondisi tertentu, dokumen dapat disiapkan secara sederhana namun tetap sah. Pendamping dapat berperan dengan:

a)       Menyediakan format dokumen yang praktis

b)      Membantu percepatan penyusunan administrasi awal

c)       Mendorong proses berjalan paralel, bukan berurutan

3.   Membangun Kesadaran, Bukan Sekadar Kepatuhan

Yang paling penting bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi memahami mengapa aturan itu ada. Ketika pemerintah desa melihat administrasi sebagai alat perlindungan, bukan beban, maka perubahan perilaku akan terjadi secara alami.

4.   Menjaga Profesionalitas Pendamping

Pendamping perlu memastikan bahwa setiap saran dan rekomendasi terdokumentasi dengan baik. Ini bukan soal menjaga jarak, tetapi menjaga integritas peran.

Dengan demikian, pendamping tetap berada pada posisi yang:

“Mendukung, mengingatkan, dan melindungi—tanpa harus berhadapan.”

Penutup: Menyatukan Niat Baik dan Tata Kelola

Desa adalah ruang pengabdian yang hidup. Di dalamnya ada kedekatan, kecepatan, dan kepedulian. Semua itu adalah kekuatan.

Namun agar kekuatan itu berkelanjutan, ia perlu ditopang oleh tata kelola yang rapi.

“Cepat adalah pelayanan.Tertib adalah perlindungan.”

Ketika keduanya berjalan bersama, maka pembangunan desa tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga aman untuk dipertanggungjawabkan di masa depan.

Dan pada akhirnya, yang dijaga bukan hanya kegiatan yang selesai, tetapi juga kepercayaan yang tetap utuh.

#BangunDesaBangunIndonesia 

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak

DAFTAR INVENTARISASI REGULASI IMPLEMENTASI UU DESA (UPDATE MARET 2026)

 

 

I.    MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	STATUS / KETERANGAN
1	Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015	Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Dicabut melalui Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023
2	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015	Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	Dicabut dan digantikan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019
3	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015	Pendampingan Desa	Dicabut dan digantikan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019
4	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015	Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes	Dicabut melalui Permendesa Nomor 9 Tahun 2023
5	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016	Indeks Desa Membangun (IDM)	Masih menjadi dasar pengukuran status desa
6	Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2016	Pelatihan Masyarakat	Pedoman peningkatan kapasitas masyarakat desa
7	Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017	Berlaku khusus tahun anggaran 2017
8	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2017	Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016	Mengubah Pasal 4 dan Pasal 9 serta menambah Pasal 17A
9	Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018	Berlaku khusus tahun anggaran 2018
10	Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	Pedoman inovasi teknologi desa
11	Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019	Berlaku khusus tahun anggaran 2019
12	Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Kemudian diubah beberapa kali pada tahun 2020
13	Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019	Musyawarah Desa	Menggantikan Permendesa Nomor 2 Tahun 2015
14	Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 21 Tahun 2020
15	Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019	Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
16	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020	Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Perubahan pertama
17	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020	Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019	Penyesuaian kebijakan Dana Desa
18	Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021	Berlaku untuk tahun anggaran 2021
19	Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020	Perubahan Ketiga atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019	Penyesuaian kebijakan Dana Desa Tahun 2020
20	Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020	Perubahan atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
21	Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020	Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pedoman utama pembangunan desa; diubah Permendesa Nomor 6 Tahun 2023
22	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021	Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan serta Pengadaan Barang/Jasa BUMDesa/BUMDesma	Didukung Kepmendes Nomor 136 Tahun 2022 tentang laporan keuangan BUMDes
23	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	Berlaku untuk tahun anggaran 2022
24	Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021	Tata Cara Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama	Penguatan kelembagaan BUMDes Bersama
25	Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023	Berlaku untuk tahun anggaran 2023
26	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
27	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023	Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2020	Penyesuaian SDGs Desa menjadi 17 Goals
28	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023	Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pedoman fokus penggunaan Dana Desa
29	Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023	Pencabutan Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa	Kewenangan desa mengacu Permendagri Nomor 44 Tahun 2016
30	Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023	Pencabutan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes	Pengaturan BUMDes mengikuti PP Nomor 11 Tahun 2021
31	Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2024
32	Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2025
33	Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025	Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Didukung Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025
34	Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025	Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih	Penguatan akses pembiayaan koperasi desa
35	Permendesa PDT Nomor 11 Tahun 2025	Rencana Strategis Kemendes PDT Tahun 2025–2029	Dokumen perencanaan strategis kementerian
36	Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025	Pedoman Sistem Informasi Desa	Penyesuaian pendataan desa maksimal 1 tahun sejak diundangkan
37	Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2026

 

II.     MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	ATURAN DI DAERAH (KOTA DENPASAR)	STATUS / KETERANGAN
2.1	Permendagri Nomor 111 Tahun 2014	Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa	Perwali Denpasar Nomor 73 Tahun 2020	Pasal 32: Tata cara penyusunan peraturan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota
2.2	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017	Pemilihan Kepala Desa	Perda Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2019; Perwali Denpasar Nomor 41 Tahun 2019	Mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak
2.3	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 10 Tahun 2019	Dicabut dan digantikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2.4	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014	Pedoman Pembangunan Desa	Perwali Denpasar Nomor 30 Tahun 2017	Menjadi dasar penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
2.5	Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Perwali Denpasar Nomor 41 Tahun 2019	Mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perbekel
2.6	Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perda Denpasar Nomor 7 Tahun 2017	Pengaturan lebih lanjut melalui Perda Kabupaten/Kota
2.7	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Perwali Denpasar Nomor 18 Tahun 2017	Dasar pembentukan SOTK Pemerintah Desa
2.8	Permendagri Nomor 1 Tahun 2016	Pengelolaan Aset Desa	Perwali Denpasar Nomor 49 Tahun 2021	Diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024
2.9	Permendagri Nomor 14 Tahun 2016	Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial APBD		Mengatur mekanisme hibah dan bansos dari APBD
2.10	Permendagri Nomor 44 Tahun 2016	Kewenangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 25 Tahun 2019	Mengatur daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
2.11	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penegasan batas desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota
2.12	Permendagri Nomor 46 Tahun 2016	Laporan Kepala Desa		Mengatur LPPD, LKPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan, dan IPPD
2.13	Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan Desa		Menggantikan Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa
2.14	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa	Perda Denpasar Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Nomor 41 Tahun 2018 jo. Perwali Nomor 19 Tahun 2021	Mengatur kelembagaan, fungsi dan kewenangan BPD
2.15	Permendagri Nomor 1 Tahun 2017	Penataan Desa		Penataan desa ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota
2.16	Permendagri Nomor 2 Tahun 2017	Standar Pelayanan Minimal Desa		Penetapan SPM Desa melalui Peraturan Bupati/Walikota
2.17	Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015		Mengatur masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun
2.18	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	Tata Cara Kerja Sama Desa		Kerja sama antar desa melalui Peraturan Bersama Kepala Desa
2.19	Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Pembentukan LKD diatur melalui Peraturan Desa
2.20	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 10 Tahun 2019   Perwali Denpasar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perwali Denpasar Nomor 62 Tahun 2020.   Perwali Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa (ADD).   Perwali Denpasar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lainnya bagi Badan Permusyawaratan Desa.   Perwali Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (BHP dan BHR).   Perwali Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Perbekel dan Perangkat Desa.   Perwali Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.   Perwali Denpasar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, Banjar Adat, dan Sekaa Teruna.   Perwali Denpasar Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2026.   Perwali Denpasar Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026.	Berlaku mulai APBDesa Tahun Anggaran 2019
2.21	Permendagri Nomor 72 Tahun 2019	Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan		Pembaruan kode wilayah administrasi
2.22	Permendagri Nomor 119 Tahun 2019	Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Mengatur pemotongan dan penyetoran iuran BPJS
2.23	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat		Koordinasi Satpol PP dan Linmas
2.24	Permendagri Nomor 36 Tahun 2020	Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK		Mengatur kelembagaan TP PKK
2.25	Permendagri Nomor 73 Tahun 2020	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa		Mengatur pengawasan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat
2.26	Permendagri Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa		Mengatur percepatan tukar-menukar tanah desa

III.   MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	SUBSTANSI PENGATURAN	STATUS / KETERANGAN
3.1	PMK Nomor 50/PMK.07/2017	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran dan pengelolaan transfer ke daerah serta Dana Desa	Regulasi awal TKDD
3.2	PMK Nomor 112/PMK.07/2017	Perubahan atas PMK 50/PMK.07/2017	Penyesuaian mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Perubahan pertama
3.3	PMK Nomor 225/PMK.07/2017	Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK.07/2017	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan TKDD	Perubahan kedua
3.4	PMK Nomor 193/PMK.07/2018	Penggunaan Dana Desa	Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa serta penetapan rincian Dana Desa melalui Peraturan Bupati/Walikota	Pasal 35: dasar pembagian Dana Desa per desa
3.5	PMK Nomor 205/PMK.07/2019	Pengelolaan Dana Desa	Mengatur pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Dasar kebijakan Dana Desa
3.6	PMK Nomor 40/PMK.07/2020	Perubahan atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyesuaian pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid‑19	Perubahan pertama
3.7	PMK Nomor 50/PMK.07/2020	Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyesuaian mekanisme penyaluran Dana Desa	Perubahan kedua
3.8	PMK Nomor 101/PMK.07/2020	Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Covid‑19	Mengatur fleksibilitas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa	Kebijakan khusus pandemi
3.9	PMK Nomor 156/PMK.07/2020	Perubahan Ketiga atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan ketiga
3.10	PMK Nomor 222/PMK.07/2020	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan komprehensif mengenai pengalokasian dan penyaluran Dana Desa	Regulasi baru menggantikan sebagian pengaturan sebelumnya
3.11	PMK Nomor 17/PMK.07/2021	Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Penanganan Covid‑19	Penyesuaian mekanisme penyaluran Dana Desa dan BLT Desa	Kebijakan khusus pandemi
3.12	PMK Nomor 69/PMK.07/2021	Perubahan atas PMK 222/PMK.07/2020	Penyempurnaan pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama PMK 222/2020
3.13	PMK Nomor 94/PMK.07/2021	Perubahan atas PMK 17/PMK.07/2021	Penyesuaian kebijakan TKDD dalam penanganan pandemi	Perubahan regulasi TKDD
3.14	PMK Nomor 190/PMK.07/2021	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan baru mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Kemudian diubah dengan PMK 128/2022
3.15	PMK Nomor 128/PMK.07/2022	Perubahan atas PMK 190/PMK.07/2021	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama
3.16	PMK Nomor 201/PMK.07/2022	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan baru mengenai alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Regulasi pengganti sebelumnya
3.17	PMK Nomor 98 Tahun 2023	Perubahan atas PMK 201/PMK.07/2022	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama PMK 201/2022
3.18	PMK Nomor 130 Tahun 2023	Penundaan/Pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap daerah	Sanksi fiskal bagi daerah yang tidak memenuhi alokasi Dana Desa	Instrumen pengawasan fiskal
3.19	PMK Nomor 145 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan komprehensif terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa	Regulasi utama terbaru
3.20	PMK Nomor 146 Tahun 2023	Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024	Mengatur formula pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Desa	Berlaku khusus TA 2024
3.21	PMK Nomor 108 Tahun 2024	Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2025	Mengatur kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2025	Berlaku khusus TA 2025
3.22	PMK Nomor 7 Tahun 2026	Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Mengatur mekanisme penyaluran dan syarat penyaluran Dana Desa tahun 2026	Regulasi terbaru Dana Desa

IV.   MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN PENDUKUNG 

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	IMPLEMENTASI / ATURAN DI DAERAH	STATUS / KETERANGAN
4.1	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019	Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Perwali Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Diperkuat dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Swakelola PBJ Desa dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 TENTANG MODEL DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA
4.2	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa	Diterapkan melalui PPID Desa dan mekanisme keterbukaan informasi publik	Mengatur standar pelayanan informasi publik desa
4.3	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017	Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan	Dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa tentang Perpustakaan Desa	Standar pengelolaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi masyarakat
4.4	Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 47 Tahun 2015	Pedoman Pengelolaan Arsip Desa	Dapat ditindaklanjuti melalui SOP Administrasi Desa atau Peraturan Desa	Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip desa
4.5	Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016	Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa	Digunakan dalam penyusunan peta desa dan sistem informasi desa	Mendukung pemetaan wilayah desa
4.6	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014	Pedoman Teknis Pemetaan Batas Desa	Digunakan dalam proses penegasan batas desa	Mendukung penetapan batas wilayah desa
4.7	Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012	Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana	Dapat diatur melalui Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Bencana	Mendukung pengurangan risiko bencana di desa
4.8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik	Berlaku bagi badan publik termasuk pemerintah desa	Penguatan transparansi informasi publik

 

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	IMPLEMENTASI / ATURAN DI DAERAH	STATUS / KETERANGAN
5.1	Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Jo Permensos Nomor 9 Tahun 2025	Karang Taruna	Pembentukan dan pembinaan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan	Mengatur kelembagaan sosial kepemudaan desa
5.2	Permensos Nomor 9 Tahun 2018	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial	Digunakan dalam pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Mendukung pemenuhan SPM bidang sosial
5.3	Permensos Nomor 5 Tahun 2019	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Digunakan untuk penetapan keluarga penerima bantuan sosial di desa	Dasar program perlindungan sosial
5.4	Permensos Nomor 3 Tahun 2021	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat desa	Penguatan sistem data sosial nasional
5.5	Permensos Nomor 8 Tahun 2022	Penanganan Fakir Miskin	Digunakan dalam intervensi program pengentasan kemiskinan di desa	Mendukung kebijakan perlindungan sosial masyarakat desa
5.6	Permensos Nomor 1 Tahun 2022	Program Keluarga Harapan (PKH)	Pelaksanaan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan	Masih Berlaku
5.7	Permensos Nomor 5 Tahun 2024	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pengaturan pendirian, pendaftaran, akreditasi dan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial	Masih Berlaku
5.10	Permensos Nomor 3 Tahun 2025	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Pengaturan pemutakhiran, pengelolaan dan pemanfaatan data sosial ekonomi nasional untuk program bantuan sosial	Masih Berlaku
5.12	Permensos Nomor 7 Tahun 2025	Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Pengaturan kelembagaan pendidikan sosial bagi masyarakat miskin	Masih Berlaku
5.13	Permensos Nomor 12 Tahun 2025	Rencana Strategis Kemensos 2025–2029	Dokumen perencanaan strategis kebijakan kesejahteraan sosial nasional	Masih Berlaku
5.16	Permensos Nomor 2 Tahun 2026	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi	Penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan	Masih Berlaku
5.17	Permensos Nomor 3 Tahun 2026	Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Persyaratan dan tata cara perubahan data peserta bantuan iuran jaminan kesehatan	Masih Berlaku
5.18	Permensos Nomor 4 Tahun 2026	Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Perubahan atas kebijakan bantuan sosial tunai bagi korban bencana	Masih Berlaku

V.     MATRIK REGULASI UTAMA DESA

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR & TAHUN	TENTANG	KETERANGAN / STATUS
1	Undang-Undang	UU Nomor 6 Tahun 2014	Desa	Regulasi utama penyelenggaraan pemerintahan desa (16 Bab, 122 Pasal)
2	Undang-Undang	UU Nomor 2 Tahun 2020	Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid‑19	Dasar kebijakan fiskal nasional termasuk pengelolaan Dana Desa saat pandemi
3	Undang-Undang	UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja	Mengubah berbagai regulasi terkait investasi, kemudahan usaha, dan tata kelola ekonomi
4	Undang-Undang	UU Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengatur perubahan kebijakan desa termasuk masa jabatan kepala desa dan penguatan kelembagaan desa
5	Perppu	Perppu Nomor 2 Tahun 2022	Cipta Kerja	Regulasi sementara pengganti UU Cipta Kerja sebelum disahkan kembali menjadi undang-undang
6	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU Desa	Mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan desa
7	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 47 Tahun 2015	Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014	Perubahan pertama regulasi pelaksanaan UU Desa
8	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 11 Tahun 2019	Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014	Perubahan kedua pelaksanaan UU Desa
9	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 60 Tahun 2014	Dana Desa yang Bersumber dari APBN	Telah diubah dengan PP 22 Tahun 2015 dan PP 8 Tahun 2016 (Dicabut diganti PP 37/2023)
10	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 37 Tahun 2023	Pengelolaan Transfer ke Daerah	Mengatur pengelolaan TKD termasuk Dana Desa
11	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 11 Tahun 2021	Badan Usaha Milik Desa	Mengatur pembentukan, pengelolaan dan pengembangan BUMDes
12	Peraturan Presiden	Perpres Nomor 72 Tahun 2021	Percepatan Penurunan Stunting	Strategi nasional percepatan penurunan stunting termasuk peran pemerintah desa
13	Instruksi Presiden	Inpres Nomor 9 Tahun 2025	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Menginstruksikan kementerian, pemerintah daerah dan desa untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

 Catatan:

Dokumen ini disusun sebagai bahan inventarisasi regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian dalam penyusunan informasi di atas, kami sangat mengharapkan masukan dan koreksi dari para pembaca guna penyempurnaan dokumen ini. Masukan dapat disampaikan melalui WhatsApp: 089688089896.

Oleh: Kadek Agus Mahardika ( TA PM Kota Denpasar )