KETUA BPD WAFAT DI TENGAH MASA JABATAN, DESA PERLU SEGERA MEMILIH PENGGANTI TANPA MENUNGGU PAW

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Wafatnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tengah masa jabatan kerap memunculkan kebingungan di tingkat desa. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kekosongan tersebut harus menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu. Akibatnya, roda kelembagaan BPD tersendat, bahkan berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Padahal, jika merujuk secara cermat pada regulasi, khususnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, situasi ini sesungguhnya sudah memiliki mekanisme yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Dua Kekosongan dalam Satu Peristiwa

Dalam praktik pemerintahan desa, wafatnya Ketua BPD seringkali dipahami secara sederhana sebagai satu kekosongan jabatan. Padahal, jika ditelaah lebih dalam berdasarkan regulasi, peristiwa tersebut sesungguhnya melahirkan dua kekosongan sekaligus yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 27 ayat (5) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa posisi Ketua BPD tidak berdiri sendiri sebagai jabatan struktural semata, melainkan melekat pula statusnya sebagai anggota. Dengan demikian, ketika Ketua BPD meninggal dunia, maka secara otomatis terjadi dua hal sekaligus: di satu sisi terjadi kekosongan pada jabatan pimpinan (Ketua), dan di sisi lain terjadi kekosongan keanggotaan BPD.

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, dua konsekuensi ini kerap diperlakukan sebagai satu paket persoalan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Di sinilah akar kekeliruan yang sering muncul. Desa sering kali menunda langkah pengisian jabatan Ketua dengan alasan menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW), padahal kedua hal tersebut sejatinya memiliki mekanisme yang berbeda dan tidak saling bergantung.

Regulasi sebenarnya telah memberikan garis pemisah yang tegas antara pengisian anggota dan pengisian pimpinan. Kekosongan keanggotaan BPD diselesaikan melalui mekanisme PAW, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan daerah dan tata tertib BPD. Proses ini bersifat administratif dan dalam banyak kasus membutuhkan waktu, karena harus memastikan kesesuaian unsur keterwakilan wilayah atau kelompok masyarakat.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa PAW hanya berfungsi mengisi kekosongan sebagai anggota. Ia tidak serta-merta menyentuh atau menggantikan jabatan pimpinan. Dengan kata lain, PAW bukanlah instrumen untuk mengisi jabatan Ketua BPD.

Berbeda dengan itu, kekosongan jabatan Ketua justru harus diselesaikan melalui mekanisme pemilihan internal di dalam tubuh BPD itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:

“Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Ketua BPD pada dasarnya adalah hasil dari proses demokrasi internal, bukan hasil penunjukan administratif atau penggantian otomatis.

Lebih lanjut, dalam situasi ketika pimpinan berhenti, termasuk karena meninggal dunia, mekanisme tersebut tetap berjalan dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4):
“Rapat pemilihan pimpinan berikutnya karena pimpinan berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.”

Norma ini memberikan kejelasan bahwa kekosongan jabatan Ketua harus segera direspons melalui rapat BPD, yang dipimpin oleh unsur pimpinan yang masih ada, seperti Wakil Ketua. Tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa pemilihan tersebut harus menunggu proses PAW terlebih dahulu.

Dengan demikian, menjadi terang bahwa begitu Ketua BPD berhenti—dalam hal ini karena meninggal dunia—BPD wajib segera melakukan pemilihan Ketua yang baru melalui mekanisme rapat internal. Penundaan dengan alasan menunggu PAW bukan hanya tidak berdasar secara regulatif, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan fungsi kelembagaan BPD itu sendiri.

Pemahaman yang tepat atas pemisahan mekanisme ini menjadi kunci agar desa tidak terjebak dalam praktik yang keliru, sekaligus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenapa Tidak Boleh Menunggu PAW?

Menunda pemilihan Ketua BPD dengan alasan menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat tata kelola kelembagaan desa yang efektif dan responsif. BPD bukanlah lembaga pelengkap, melainkan institusi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan desa. Di dalamnya, BPD menjalankan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Ketua BPD menjadi sangat krusial sebagai penggerak utama dinamika kelembagaan. Ketika posisi ini dibiarkan kosong dalam waktu yang tidak pasti, dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Proses pengambilan keputusan dapat terhambat karena tidak adanya figur yang memimpin dan mengoordinasikan rapat. Di sisi lain, legitimasi kelembagaan BPD dapat menurun di mata masyarakat maupun pemerintah desa, karena terlihat tidak mampu merespons situasi secara cepat dan tepat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kekosongan kepemimpinan ini berpotensi memicu konflik internal antaranggota akibat ketidakjelasan arah dan otoritas.

Oleh karena itu, pengisian jabatan Ketua BPD harus dipahami sebagai kebutuhan yang bersifat mendesak. Ia bukan sesuatu yang bisa ditunda dengan alasan menunggu proses administratif seperti PAW, yang pada dasarnya hanya berfungsi melengkapi komposisi keanggotaan. Justru dalam situasi kekosongan pimpinan, langkah yang cepat dan tepat untuk memilih Ketua baru menjadi kunci agar BPD tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Skema Penanganan yang Tepat

Dalam praktik yang benar dan sesuai regulasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1.      Menetapkan berhentinya Ketua BPD karena meninggal dunia (administratif internal)

2.   Wakil Ketua menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjaga keberlanjutan   kerja

3.      Segera menggelar rapat BPD khusus untuk memilih Ketua baru

4.      Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau pimpinan lain (sesuai Pasal 29 ayat 4)

5.      Hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD

6.      Diajukan untuk pengesahan oleh Camat atas nama Bupati/Wali Kota

Sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (2):

“Keputusan BPD mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali Kota.”

Setelah itu, barulah proses PAW anggota BPD dapat berjalan secara paralel atau menyusul.

Meluruskan Praktik yang Keliru

Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan sejumlah pemahaman yang kurang tepat dalam menyikapi kekosongan jabatan Ketua BPD. Tidak sedikit desa yang memilih untuk menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan Ketua. Ada pula anggapan bahwa anggota hasil PAW secara otomatis akan mengisi posisi Ketua yang ditinggalkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, posisi Ketua dibiarkan kosong dalam waktu yang cukup lama tanpa langkah yang jelas untuk mengisinya.

Pandangan-pandangan semacam ini perlu diluruskan. Menunggu PAW sebelum memilih Ketua merupakan kekeliruan karena kedua mekanisme tersebut tidak saling bergantung. Demikian pula, menganggap bahwa anggota PAW otomatis menjadi Ketua adalah pemahaman yang tidak memiliki dasar dalam regulasi. Sementara itu, membiarkan kekosongan jabatan Ketua berlarut-larut justru berisiko menimbulkan stagnasi kelembagaan dan melemahkan peran BPD itu sendiri.

Sebagai pijakan yang benar, perlu ditegaskan bahwa jabatan Ketua BPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses demokrasi internal. Ketua dipilih dari dan oleh anggota BPD melalui mekanisme rapat khusus, bukan ditentukan secara otomatis berdasarkan pergantian keanggotaan. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi pegangan agar tata kelola BPD tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan semangat kelembagaan yang sehat.

Kepastian Hukum untuk Desa

Dalam dinamika pemerintahan desa yang semakin berkembang, kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga arah dan kualitas tata kelola kelembagaan. Regulasi yang ada tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga perlu dipahami secara utuh, dimaknai dengan bijaksana, dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan semangat yang terkandung di dalamnya.

Peristiwa wafatnya Ketua BPD dapat dipandang bukan sebagai sumber kebingungan, melainkan sebagai momentum refleksi untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap mekanisme kelembagaan yang telah diatur. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dan kecermatan dalam membaca regulasi, agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor yang tepat.

Dalam konteks tersebut, pengisian jabatan Ketua BPD kiranya dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan. Pemilihan Ketua baru melalui mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menjadi salah satu bentuk penerapan regulasi secara tepat dan proporsional, tanpa harus menunggu proses lain yang bersifat melengkapi seperti PAW.

Dengan pendekatan yang demikian, BPD diharapkan tetap dapat hadir sebagai lembaga yang hidup, responsif, dan mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat, sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin matang dan berlandaskan pada pemahaman regulasi yang baik.

#BangunDesaBangunIndonesia

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak

MATRIKS MAIN MAPPING PMK No. 15 Tahun 2026 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM/DANA BAGI HASIL ATAU DANA DESA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

 Oleh; Kadek Agus Mahardika

🔎 RINGKASAN INTI (EXECUTIVE MAPPING)

PMK 15/2026 mengatur bahwa pembangunan fisik koperasi desa tidak dibiayai langsung hibah, tetapi melalui skema pinjaman bank yang dibayar kembali melalui pemotongan transfer ke daerah/desa. Negara hadir sebagai penjamin likuiditas, bukan pemberi dana langsung.

1. LANDASAN & TUJUAN KEBIJAKAN

Aspek	Penjelasan
Latar Belakang	Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 untuk percepatan pembangunan fisik KDMP/KKMP
Tujuan	Menyediakan tata cara penyaluran DAU/DBH/Dana Desa untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik koperasi
Sasaran	Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP/KKMP
Prinsip	Transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, berbasis kinerja

PMK Nomor 15 Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), khususnya dalam penyediaan gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional koperasi. Kebijakan ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas terkait tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa sebagai instrumen untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik koperasi tersebut.

Dengan demikian, sasaran utama kebijakan ini adalah terbangunnya infrastruktur koperasi yang memadai guna memperkuat ekonomi lokal berbasis desa dan kelurahan. Dalam implementasinya, PMK ini menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran dan pemanfaatan dana harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta berbasis kinerja, sehingga tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga menjaga tata kelola keuangan negara dan daerah tetap tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. SKEMA PEMBIAYAAN

Komponen		Ketentuan
Sumber Pembiayaan	Bank (likuiditas didukung Menteri Keuangan)
Plafon	Maksimal Rp3 miliar/unit koperasi
Suku Bunga	6% per tahun
Tenor	72 bulan
Grace Period	6–12 bulan
Mekanisme Bayar	- DAU/DBH: cicilan bulanan - Dana Desa: pembayaran tahunan
Status Aset	Menjadi milik Pemda/Pemdes

Skema pembiayaan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dirancang melalui mekanisme kredit perbankan yang didukung oleh likuiditas dari Menteri Keuangan, sehingga pembangunan fisik KDMP/KKMP tidak dibiayai secara langsung melalui hibah, melainkan melalui pembiayaan yang harus dikembalikan. Setiap unit koperasi dapat memperoleh plafon pembiayaan maksimal sebesar Rp3 miliar dengan tingkat suku bunga relatif rendah, yaitu 6% per tahun, serta jangka waktu pengembalian hingga 72 bulan yang dilengkapi dengan masa tenggang (grace period) antara 6 sampai 12 bulan.

Pengembalian pembiayaan dilakukan melalui dua skema, yaitu cicilan bulanan yang dipotong dari DAU/DBH atau pembayaran tahunan yang bersumber dari Dana Desa, sehingga secara langsung akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah maupun desa. Meskipun dibiayai melalui skema pinjaman, hasil pembangunan berupa gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi tetap menjadi aset milik pemerintah daerah atau pemerintah desa, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

3. AKTOR & KELEMBAGAAN

Aktor		Peran
Menteri Keuangan	PA BUN, penentu kebijakan
DJPK (Dirjen PK)	Pemimpin PPA BUN
KPA BUN (Dit. terkait)	Pengelola dan penyalur dana
KPPN	Penyaluran dana
Bank	Penyalur pembiayaan
Menteri Koperasi	Penanggung jawab program
PT Agrinas	Pelaksana pembangunan
Pemda/Pemdes	Penerima manfaat & pemilik aset

Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026, struktur aktor dan kelembagaan dirancang secara berlapis dengan pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) sekaligus penentu kebijakan utama, yang kemudian didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Pemimpin PPA BUN dalam pengelolaan transfer ke daerah. Pada level operasional, KPA BUN dari direktorat terkait berperan sebagai pengelola sekaligus penyalur dana, dengan dukungan teknis penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara itu, bank berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan kepada koperasi, yang menjadi jembatan antara skema keuangan negara dan kebutuhan pembangunan di lapangan.

Di sisi program, Menteri Koperasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan secara substansial, dengan PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi. Adapun pemerintah daerah dan pemerintah desa berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik aset yang dihasilkan, sehingga menjadi pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

4. ALUR PENYALURAN DANA

Tahapan		Penjelasan
1. Permohonan	Bank ajukan permohonan ke KPA BUN
2. Syarat	Ada BAST + review APIP/BPKP
3. Isi Dokumen	Nilai dana, rekening, data desa/koperasi
4. Batas Waktu	Maks. tgl 12 setiap bulan
5. Verifikasi	Oleh KPA BUN Pengelola
6. Rekomendasi	Maks. 4 hari kerja
7. Penyaluran	- DAU/DBH: dipotong dari RKUD - Dana Desa: dari RKUN
8. Sistem	Berbasis elektronik

Alur penyaluran dana dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak bank kepada KPA BUN sebagai dasar proses pencairan, yang hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif berupa berita acara serah terima (BAST) pekerjaan serta hasil reviu dari APIP atau BPKP untuk memastikan akuntabilitas kegiatan. Permohonan tersebut wajib memuat informasi lengkap seperti besaran dana yang diajukan, nomor rekening tujuan, serta rincian data desa atau koperasi penerima, dan harus disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulan sesuai periode jatuh tempo.

Selanjutnya, KPA BUN Pengelola melakukan proses verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebelum menerbitkan rekomendasi penyaluran dalam waktu maksimal empat hari kerja. Berdasarkan rekomendasi tersebut, proses penyaluran dilakukan dengan mekanisme berbeda, yaitu melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), atau melalui penyaluran langsung Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Seluruh rangkaian proses ini dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan sistem informasi berbasis elektronik guna menjamin efisiensi, transparansi, dan ketertelusuran dalam pengelolaan dana.

5. MEKANISME PENYALURAN

Jenis Dana	Mekanisme
DAU/DBH	Dipotong langsung dari transfer ke daerah
Dana Desa	Disalurkan langsung dari RKUN
Dampak Anggaran	Menjadi dasar penyesuaian APBD/APBDes

Mekanisme penyaluran dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 dibedakan berdasarkan jenis sumber dana yang digunakan, di mana untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan melalui skema pemotongan langsung dari transfer ke daerah, sehingga secara otomatis mengurangi penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sementara itu, untuk Dana Desa, penyaluran dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung yang telah ditentukan tanpa melalui pemotongan di tingkat daerah.

Perbedaan mekanisme ini membawa konsekuensi fiskal yang signifikan, karena besaran dana yang disalurkan untuk pembayaran kewajiban pembiayaan akan menjadi dasar dalam penyesuaian penganggaran, baik pada APBD oleh pemerintah daerah maupun pada APBDes oleh pemerintah desa, sehingga menuntut perencanaan keuangan yang lebih cermat dan adaptif.

6. KETENTUAN PENGAWASAN & AKUNTABILITAS

Aspek	Penjelasan
Review	BPKP / APIP
Tanggung Jawab	Bank bertanggung atas permohonan
Pejabat BUN	Tidak bertanggung jawab atas fisik kegiatan
Pelaporan	Mengikuti regulasi keuangan negara

Ketentuan pengawasan dan akuntabilitas dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 menempatkan fungsi kontrol pada mekanisme reviu oleh BPKP atau APIP sebagai bentuk pengawasan awal untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan administrasi sebelum penyaluran dana dilakukan. Dalam hal tanggung jawab, pihak bank memegang peran penting karena bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan permohonan yang diajukan, termasuk aspek administratif dan perhitungan pembiayaan.

Sementara itu, pejabat di lingkungan Bendahara Umum Negara (BUN) hanya berperan dalam aspek pengelolaan dan penyaluran anggaran, sehingga tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan di lapangan. Adapun aspek pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga seluruh proses tetap berada dalam koridor tata kelola yang formal, tertib, dan dapat diaudit.

7. KARAKTER KEBIJAKAN (INSIGHT ANALITIS)

Dimensi	Analisis
Model Kebijakan	Blended finance (APBN + kredit bank)
Pendekatan	Top-down (Inpres → PMK)
Risiko	Moral hazard, tekanan fiskal daerah/desa
Keunggulan	Percepatan pembangunan fisik koperasi
Tantangan	Kapasitas bayar desa & tata kelola

Karakter kebijakan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 menunjukkan pendekatan yang menggabungkan model blended finance, yaitu sinergi antara dukungan fiskal negara melalui APBN dan pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya menanggung beban pembiayaan secara langsung. Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan top-down yang kuat, dimulai dari Instruksi Presiden hingga diturunkan dalam bentuk regulasi teknis melalui PMK, yang menuntut implementasi cepat di daerah dan desa.

Di balik keunggulannya dalam mendorong percepatan pembangunan fisik koperasi, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti potensi moral hazard akibat keyakinan bahwa kewajiban akan ditanggung melalui mekanisme transfer, serta tekanan fiskal bagi daerah dan desa karena adanya pemotongan DAU, DBH, atau Dana Desa untuk pembayaran cicilan. Tantangan utama lainnya terletak pada kapasitas fiskal desa dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kesiapan tata kelola kelembagaan koperasi agar aset yang dibangun benar-benar produktif dan tidak menjadi beban jangka panjang.

8. IMPLIKASI BAGI DESA & DAERAH

Dampak	Penjelasan
Fiskal	Dana Desa/DAU bisa terpotong untuk cicilan
Kelembagaan	Penguatan KDMP/KKMP
Tata Kelola	Perlu disiplin administrasi & perencanaan
Risiko	Potensi beban jangka panjang

Implikasi PMK Nomor 15 Tahun 2026 bagi desa dan daerah membawa konsekuensi yang cukup signifikan, terutama dari sisi fiskal, di mana Dana Desa maupun DAU berpotensi terpotong untuk memenuhi kewajiban cicilan pembiayaan, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya. Di sisi kelembagaan, kebijakan ini dapat mendorong penguatan KDMP/KKMP sebagai entitas ekonomi lokal yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan. 

Namun demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, khususnya dalam aspek perencanaan dan administrasi keuangan, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tanpa pengelolaan yang disiplin dan perhitungan yang matang, skema ini juga mengandung risiko berupa beban jangka panjang bagi desa dan daerah, terutama jika aset yang dibangun tidak mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban pembiayaannya.

 

Antara Niat Baik dan Tertib Tata Kelola: Catatan Praktis dari Lapangan Desa

 Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Denpasar, 2026 — Di banyak desa, semangat melayani masyarakat sering kali hadir dalam bentuk kecepatan bertindak. Ketika kebutuhan dianggap mendesak, keputusan pun diambil segera. Jalan diperbaiki, kegiatan dilaksanakan, bantuan disalurkan. Semua bergerak cepat, seolah berpacu dengan waktu.

Di balik itu, ada satu keyakinan yang cukup kuat tumbuh:

“Yang penting masyarakat terbantu. Administrasi bisa menyusul.”

Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Ia lahir dari niat baik, dari kedekatan pemerintah desa dengan warganya, dari keinginan untuk tidak membiarkan kebutuhan mendesak tertunda oleh proses yang dianggap panjang.

Namun dalam praktik tata kelola keuangan publik, niat baik saja belum cukup.

Ketika Kecepatan Mendahului Prosedur

Dalam dinamika di lapangan, terdapat pola yang kerap muncul—bukan karena kesengajaan untuk melanggar, melainkan karena dorongan untuk segera bertindak:

• Kegiatan dilaksanakan sebelum dokumen perencanaan disiapkan secara lengkap
• Dokumen Persiapan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban disusun setelah kegiatan selesai
• Pembangunan dilakukan di lokasi yang status asetnya belum sepenuhnya jelas

Semua itu sering berjalan lancar di awal. Kegiatan selesai, manfaat dirasakan, masyarakat puas. Namun persoalan biasanya tidak muncul di awal—melainkan ketika proses pemeriksaan dimulai.

Perspektif yang Sering Terlewat: Sistem Bekerja dengan Bukti

Dalam tata kelola keuangan negara, termasuk di tingkat desa, sistem tidak hanya dirancang untuk memastikan bahwa suatu kegiatan terlaksana, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Di sinilah sering muncul perbedaan sudut pandang yang kerap terlewat: niat baik berada di ranah moral, sementara administrasi berada di ranah hukum dan akuntabilitas. Keduanya sama-sama penting, namun bekerja dalam logika yang berbeda.

Dalam praktik pemeriksaan, baik oleh BPK maupun Inspektorat, yang menjadi fokus utama bukanlah semata-mata tujuan kegiatan, melainkan kelengkapan dokumen, kesesuaian proses, dan kejelasan dasar hukum pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak jarang suatu kegiatan yang secara manfaat sudah dirasakan masyarakat tetap menjadi temuan, bukan karena kegiatannya keliru, tetapi karena proses pelaksanaannya tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Filosofi Tata Kelola: “Baik Saja Tidak Cukup, Harus Benar Caranya”

Dalam tradisi kearifan lokal Bali dikenal prinsip: “Yadnya tanpa tattwa menjadi sia-sia”

Artinya, niat baik (yadnya) harus dilandasi pengetahuan dan tata cara yang benar (tattwa), agar tidak kehilangan maknanya.

Dalam konteks pemerintahan desa: “Pelayanan yang baik perlu ditopang oleh tata kelola yang benar”.

Karena tanpa itu, apa yang hari ini dianggap sebagai solusi bisa berubah menjadi persoalan di masa depan.

Mengurai Persepsi: “Ini Kan Hanya Administrasi”

Ada pandangan yang cukup umum bahwa persoalan seperti ini hanya bersifat administratif. Dalam banyak kasus, hal tersebut memang benar—pada tahap awal.

Namun pengalaman pengawasan menunjukkan bahwa:

• Ketidaktertiban administrasi bisa berkembang menjadi koreksi anggaran
• Dalam kondisi tertentu, dapat berujung pada pengembalian keuangan
• Bahkan berpotensi menjadi persoalan hukum jika ditemukan ketidaksesuaian yang material

Dengan kata lain: “Administrasi bukan pelengkap, melainkan pelindung”.

Pendamping di Tengah Dua Dunia

Dalam situasi ini, Tenaga Pendamping Profesional sering berada di posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, pendamping memahami pentingnya prosedur dan kehati-hatian. Di sisi lain, pemerintah desa berada dalam tekanan untuk bergerak cepat.

Ketika saran tidak sepenuhnya diikuti, yang dibutuhkan bukan sekadar pengulangan larangan, tetapi pendekatan yang lebih adaptif.

Pendekatan Praktis: Menjaga Keseimbangan antara Cepat dan Tertib

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa solusi terbaik bukan memilih antara cepat atau tertib, melainkan mengelola keduanya secara bersamaan.

1.   Menggeser Cara Komunikasi: dari “Aturan” ke “Risiko”

Pendekatan berbasis aturan sering kali terasa jauh dari realitas lapangan. Sebaliknya, ketika dijelaskan dalam konteks risiko nyata—seperti potensi temuan audit atau kewajiban pengembalian—pesan menjadi lebih mudah diterima.

2.   Menjadikan Administrasi Lebih Adaptif

Administrasi tidak harus selalu rumit. Dalam kondisi tertentu, dokumen dapat disiapkan secara sederhana namun tetap sah. Pendamping dapat berperan dengan:

a)       Menyediakan format dokumen yang praktis

b)      Membantu percepatan penyusunan administrasi awal

c)       Mendorong proses berjalan paralel, bukan berurutan

3.   Membangun Kesadaran, Bukan Sekadar Kepatuhan

Yang paling penting bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi memahami mengapa aturan itu ada. Ketika pemerintah desa melihat administrasi sebagai alat perlindungan, bukan beban, maka perubahan perilaku akan terjadi secara alami.

4.   Menjaga Profesionalitas Pendamping

Pendamping perlu memastikan bahwa setiap saran dan rekomendasi terdokumentasi dengan baik. Ini bukan soal menjaga jarak, tetapi menjaga integritas peran.

Dengan demikian, pendamping tetap berada pada posisi yang:

“Mendukung, mengingatkan, dan melindungi—tanpa harus berhadapan.”

Penutup: Menyatukan Niat Baik dan Tata Kelola

Desa adalah ruang pengabdian yang hidup. Di dalamnya ada kedekatan, kecepatan, dan kepedulian. Semua itu adalah kekuatan.

Namun agar kekuatan itu berkelanjutan, ia perlu ditopang oleh tata kelola yang rapi.

“Cepat adalah pelayanan.Tertib adalah perlindungan.”

Ketika keduanya berjalan bersama, maka pembangunan desa tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga aman untuk dipertanggungjawabkan di masa depan.

Dan pada akhirnya, yang dijaga bukan hanya kegiatan yang selesai, tetapi juga kepercayaan yang tetap utuh.

#BangunDesaBangunIndonesia 

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak

TPP Kota Denpasar Rampungkan Basis Data Dana Desa 2026, Fokus Bergeser ke Kesehatan dan Perlindungan Sosial Adaptif

Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Denpasar, 31 Maret 2026 — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Denpasar resmi menuntaskan pengolahan data pemantauan Dana Desa Tahun 2026 berbasis seluruh desa. Penyusunan ini mencapai tahap final setelah rampungnya Musyawarah Desa (Musdes) terakhir di Desa Dauh Puri Kangin pada 30 Maret 2026, yang sekaligus menjadi forum strategis dalam mensosialisasikan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Perdes APBDesa Tahun 2026, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa, serta laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa Tahun 2025.

Rangkaian Musdes tersebut tidak hanya menandai selesainya proses administratif desa, tetapi juga menjadi titik konsolidasi data yang krusial. Hasil pengolahan data ini kemudian menjadi fondasi utama bagi TPP dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pendampingan, khususnya dalam memastikan pemantauan realisasi Dana Desa Tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti.

Dalam konteks kebijakan, arah penggunaan Dana Desa Tahun 2026 mengacu pada PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan ruang fleksibilitas bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Desa. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar mengikuti pola alokasi seragam, melainkan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dari hasil pengolahan data terhadap 27 desa di Kota Denpasar, terlihat komposisi penggunaan Dana Desa yang semakin terarah. Total Dana Desa Reguler tercatat sebesar Rp10,02 miliar, dengan alokasi BLT Desa mencapai Rp1,33 miliar yang disalurkan kepada 370 KPM selama 12 bulan, masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan. Namun yang paling menonjol adalah dominasi sektor layanan dasar kesehatan, termasuk penanganan stunting, dengan alokasi mencapai Rp7,22 miliar atau lebih dari 72% dari total anggaran.

Dominasi ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan desa. Jika sebelumnya pembangunan identik dengan infrastruktur fisik, kini desa mulai menempatkan kualitas hidup manusia sebagai prioritas utama. Investasi pada kesehatan menjadi fondasi strategis untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

Sementara itu, BLT Dana Desa tetap hadir sebagai instrumen perlindungan sosial, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif. Berdasarkan hasil Musdes, sebanyak 21 desa tetap mengalokasikan BLT dengan jumlah KPM yang bervariasi, sedangkan 6 desa—Sidakarya, Pemogan, Penatih Dangin Puri, Dauh Puri Kauh, Tegal Harum, dan Peguyangan Kaja—tidak menganggarkan BLT. Keputusan ini bukan bentuk pengabaian, melainkan hasil pertimbangan berbasis data, dimana tidak ditemukan kategori kemiskinan ekstrem atau desa memilih memprioritaskan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Dengan demikian, variasi kebijakan BLT antar desa justru mencerminkan praktik otonomi desa yang berjalan secara substantif.

Di luar itu, sektor ketahanan pangan dan ekonomi desa tetap memperoleh alokasi sebesar Rp692 juta atau sekitar 6,9%, diikuti program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp396 juta atau 4%. Kedua sektor ini masih berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, meskipun tidak lagi menjadi fokus utama. Sementara alokasi untuk pengembangan potensi desa, KDMP, dan program lingkungan seperti Proklim tercatat relatif kecil, dan masih terdapat anggaran pada kegiatan yang tidak termasuk prioritas sebesar Rp90 juta—yang menjadi catatan penting dalam evaluasi ke depan.

Menariknya, dalam struktur anggaran tersebut belum terlihat alokasi khusus untuk sektor digital dan teknologi. Namun hal ini tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan komitmen desa terhadap transformasi digital. Sangat dimungkinkan bahwa program digitalisasi tetap berjalan melalui sumber pendanaan lain di luar Dana Desa. Kondisi ini lebih mencerminkan strategi penyesuaian fiskal, mengingat pagu Dana Desa Reguler Tahun 2026 mengalami penurunan sehingga desa cenderung memfokuskan anggaran pada kebutuhan yang paling mendesak.

Dengan rampungnya basis data ini, TPP Kota Denpasar kini memiliki pijakan yang lebih kuat dalam mengawal implementasi Dana Desa Tahun 2026. Tahap berikutnya akan difokuskan pada pemantauan realisasi secara berkelanjutan, identifikasi dini terhadap potensi kendala, serta penguatan peran fasilitasi agar pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan berbasis data yang dikombinasikan dengan mekanisme Musyawarah Desa diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

#BangunDesaBangunIndonesia

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak

 

TA PM Kota Denpasar Dorong Percepatan Pemeringkatan BUMDesa 2026

Oleh: Kadek Agus Mahardika

Denpasar, 31 Maret 2026 — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Kota Denpasar, Kadek Agus Mahardika, melaksanakan kegiatan koordinasi strategis terkait percepatan pemeringkatan BUMDesa Tahun 2026 bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, Selasa (31/3).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WITA ini dilaksanakan di Kantor DPMD Kota Denpasar dan dilanjutkan di Sekretariat TPP Kota Denpasar. Koordinasi dilakukan bersama Kepala Bidang II DPMD Kota Denpasar, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa, I.B. Wirama Puja Manuaba, sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian Desa, PDT terkait pengisian data pemeringkatan BUMDesa melalui sistem nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Kadek Agus Mahardika menekankan pentingnya langkah percepatan dan kesiapan desa dalam memenuhi kewajiban penginputan data, mengingat batas waktu pengisian yang telah ditentukan hingga 18 April 2026. Ia juga mendorong agar seluruh BUMDesa segera menyiapkan dokumen pendukung, khususnya hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025 yang menjadi salah satu syarat dalam proses pemeringkatan.

Menanggapi hal tersebut, DPMD Kota Denpasar menyatakan akan segera menerbitkan surat resmi kepada seluruh kepala desa se-Kota Denpasar sebagai tindak lanjut. Surat tersebut akan mewajibkan BUMDesa untuk melaksanakan Musdes pertanggungjawaban (bagi desa yang belum) sekaligus menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam sistem pemeringkatan.

Selain itu, disepakati bahwa proses penginputan data akan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Denpasar dan dipantau langsung oleh DPMD guna memastikan kelengkapan serta kualitas data yang diinput oleh masing-masing BUMDesa.

Tidak hanya itu, hasil koordinasi juga menghasilkan rencana pelaksanaan rapat koordinasi lanjutan melalui Forum BUMDesa Kota Denpasar yang dijadwalkan pada bulan April 2026. Kegiatan ini akan melibatkan para direktur BUMDesa untuk mempertegas mekanisme serta tenggat waktu pemeringkatan.

Usai kegiatan koordinasi, Kadek Agus Mahardika melanjutkan aktivitas dengan menyusun laporan individu bulan Maret 2026 di Sekretariat TPP Kota Denpasar hingga pukul 17.00 WITA.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh BUMDesa di Kota Denpasar dapat lebih siap dan responsif dalam mengikuti proses pemeringkatan sebagai bagian dari evaluasi, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Menempatkan Musdes pada Jalurnya: Perspektif Regulasi dan Praktik

Oleh; Kadek Agus Mahardika 

Ketika Semua Hal Dimusyawarahkan

Dalam lanskap pemerintahan desa hari ini, Musyawarah Desa (Musdes) kerap menjelma menjadi ruang serba guna. Hampir semua hal dibawa ke sana—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga laporan pertanggungjawaban. Tumbuh keyakinan yang tampak sederhana: semakin sering dimusyawarahkan, semakin demokratis pula desa.

Sekilas, praktik ini terlihat ideal. Forum dipenuhi warga, diskusi berlangsung, keputusan diambil bersama. Namun di balik itu, terdapat persoalan mendasar yang sering luput disadari. Ketika semua hal dimasukkan ke dalam Musdes, batas antar forum menjadi kabur. Fungsi partisipatif bercampur dengan fungsi legislasi, dan perlahan mengaburkan struktur tata kelola desa itu sendiri.

Akibatnya, peran kelembagaan menjadi tidak jelas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang semestinya menjalankan fungsi legislasi, terseret ke dalam forum publik. Sementara Musdes, yang seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan, justru dibebani pembahasan teknis yang tidak proporsional.

Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: apakah benar semua hal, termasuk APBDes dan laporan pertanggungjawabannya, harus dimusyawarahkan dalam Musdes?

Musdes: Arena Menentukan Arah, Bukan Angka

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menempatkan Musdes pada posisi yang tepat. Dalam kerangka pembangunan desa, Musdes adalah ruang di mana masyarakat berbicara tentang arah: apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi prioritas, dan ke mana desa akan bergerak.

Di sinilah Musdes memainkan peran utamanya—menggali aspirasi, merumuskan kebutuhan, dan menyepakati prioritas melalui RKPDes. Ia adalah ruang deliberasi publik yang menentukan “apa” yang harus dilakukan desa.

Namun, ketika Musdes mulai membahas detail anggaran—angka demi angka—ia keluar dari orbitnya. Padahal, secara logis dan sistematis: “Musdes menentukan kebutuhan, APBDes menerjemahkannya ke dalam pembiayaan”.

Kekeliruan yang sering terjadi di lapangan adalah mencampur kedua tahap ini. Musdes digunakan untuk membahas ulang hal-hal yang sebenarnya sudah disepakati pada tahap perencanaan. Akibatnya, forum kehilangan fokus, dan deliberasi publik berubah menjadi pembahasan teknis.

APBDes: Ranah Legislasi, Bukan Musdes

Ketika perencanaan telah selesai, proses berlanjut ke tahap penganggaran. Di sinilah peran Musdes berhenti, dan mekanisme kelembagaan mulai bekerja.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara tegas menyatakan:

“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa APBDes bukan produk Musdes, melainkan hasil proses legislasi desa. Ia dibahas dalam relasi antara Kepala Desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai representasi masyarakat.

APBDes bukan sekadar dokumen teknis, tetapi Peraturan Desa yang memiliki konsekuensi hukum dan fiskal. Karena itu, pembahasannya harus berada dalam forum yang memiliki legitimasi kelembagaan, bukan forum partisipatif umum.

Ketika APBDes dipaksakan masuk ke Musdes, yang terjadi bukan penguatan demokrasi, melainkan pengaburan fungsi.

LPJ APBDes: Dari Akuntabilitas Formal ke Transparansi Publik

Setelah anggaran dilaksanakan, desa memasuki tahap pertanggungjawaban. Di sinilah muncul kebingungan lain: apakah laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes juga harus dimusyawarahkan?

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kembali memberikan arah yang jelas:

“Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ... ditetapkan dengan Peraturan Desa.”

Artinya, LPJ berada dalam kerangka yang sama dengan APBDes—dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD. Ia adalah bentuk akuntabilitas formal dalam sistem pemerintahan desa.

Namun, regulasi tidak berhenti di sana. LPJ juga harus diinformasikan kepada masyarakat. Di sinilah muncul dimensi yang berbeda: transparansi publik.

Musdes dalam konteks ini tidak lagi berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, melainkan sebagai ruang komunikasi. Ia menjadi tempat menjelaskan, membuka informasi, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Perspektif Akademik: Dua Wajah Akuntabilitas Desa

Apa yang diatur dalam regulasi sejatinya sejalan dengan perspektif akademik. Akuntabilitas desa tidak tunggal, melainkan memiliki dua dimensi.

Sujarweni (2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas desa terdiri dari akuntabilitas administratif dan akuntabilitas sosial. Yang pertama berjalan dalam sistem pemerintahan melalui mekanisme BPD. Yang kedua hidup dalam ruang publik melalui transparansi kepada masyarakat.

Aziz (2016) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lebih relevan pada tahap perencanaan dan pengawasan, bukan pada keputusan teknis anggaran. Sementara itu, Sutoro Eko (2014) mengingatkan bahwa Musdes adalah ruang legitimasi sosial, bukan forum pengesahan administratif.

Dari sini menjadi jelas: LPJ bukan dimusyawarahkan ulang, tetapi wajib disampaikan secara terbuka.

Menarik Garis Batas: Antara Musdes dan Musyawarah BPD

Dengan memahami tahapan tersebut, garis batas antara Musdes dan Musyawarah BPD menjadi terang.

Musdes adalah ruang partisipasi publik untuk menentukan arah pembangunan.
Musyawarah BPD adalah ruang kelembagaan untuk menetapkan kebijakan.
Sementara transparansi menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya.

Ketika batas ini tidak dijaga, desa mudah terjebak dalam praktik “semua harus dimusyawarahkan”. Padahal, demokrasi yang sehat justru membutuhkan pembagian peran yang jelas.

Menata Ulang: Kualitas, Bukan Kuantitas Musdes

Masalah utama bukan pada banyaknya Musdes, melainkan pada ketidaktepatan penggunaannya. Terlalu banyak forum justru berisiko menurunkan kualitas partisipasi.

Desa tidak membutuhkan Musdes yang sering, tetapi Musdes yang tepat. Forum yang fokus pada isu strategis, sementara fungsi legislasi dijalankan oleh BPD, dan transparansi tetap dijaga kepada masyarakat.

Di sinilah keseimbangan tata kelola desa terbentuk:

• Musdes sebagai demokrasi partisipatif
• BPD sebagai demokrasi representatif
• transparansi sebagai penghubung keduanya 

Penutup: Mengembalikan Marwah Musdes

Musyawarah Desa adalah jantung demokrasi desa. Namun, jika semua hal dibebankan kepadanya, jantung itu justru melemah.

Sudah saatnya desa menata ulang logika musyawarahnya. Menempatkan setiap proses pada ruang yang semestinya. APBDes bukan Musdes. LPJ bukan forum pengambilan keputusan publik. Namun transparansi tetap menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Pada akhirnya, tata kelola desa yang baik berpijak pada prinsip sederhana: yang strategis dimusyawarahkan, yang teknis dilembagakan, dan yang sudah diputus dipertanggungjawabkan.

Jika prinsip ini dijaga, maka Musdes akan kembali pada marwahnya—sebagai ruang hidup demokrasi desa yang sesungguhnya.

#BangunDesaBangunIndonesia #DesaTerdepanUntukIndonesia #TPPKerjaBerdampak